KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dikabarkan kembali mengungkapkan rencana pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang panas bumi atau geothermal. Meski rencana tersebut sudah ada sejak tahun 2016, namun hingga kini belum ada tanda-tanda untuk mewujudkannya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyampaikan, saat ini paling tidak terdapat tiga BUMN yang menggarap proyek panas bumi. Di antaranya adalah PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT Geodipa Energy, dan PT PLN Gas & Geothermal.

Menurutnya, gagasan pembentukan holding BUMN panas bumi bisa saja dilakukan dalam rangka menyatukan sumber daya manusia dan mobilisasi pendanaan. Ini mengingat pemerintah berkeinginan menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebanyak 5,5 gigawatt (GW) di tahun 2030 nanti.

Baca Juga: SMR Utama (SMRU) incar volume overburden removal sebesar 27 juta bcm pada tahun ini

Asal tahu saja, untuk mencapai target tersebut, ada banyak sekali tantangan pengembangan PLTP walau tidak sedikit juga kebijakan dan insentif yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan panas bumi.

Dengan adanya tiga BUMN yang mengembangkan panas bumi saat ini, seakan-akan tampak ada persaingan dan tidak terjadi konsolidasi antar perusahaan pelat merah. “Jadi, dengan adanya penyatuan dalam bentuk holding diharapkan terjadi sinergi dan konsolidasi sumber daya dan wilayah kerja panas bumi,” ungkap dia, Minggu (31/1).

Kendati demikian, pembentukan holding BUMN panas bumi menjadi tidak efektif jika pada akhirnya PLN enggan membeli listrik dari panas bumi. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang perlu dibereskan oleh pemerintah sebelum merealisasikan holding tersebut.

Baca Juga: Gasifikasi PLTD disebut terganjal data kebutuhan gas dan keekonomian, ini kata PLN

Fabby menilai, idealnya keberadaan holding BUMN panas bumi bisa menurunkan tingkat risiko sehingga biaya pengembangan panas bumi menjadi lebih murah. “Dengan begitu, ujung-ujungnya harga listrik dari PLTP lebih murah di masa mendatang,” tandas dia.

Selanjutnya: ESDM menjawab tudingan aktivitas pertambangan biang keladi banjir Kalimantan Selatan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi