KONTAN.CO.ID – JAKARTA. India, negara dengan populasi terbesar di dunia, mulai menghadapi perdebatan kebijakan baru terkait tren penurunan angka kelahiran. Di tengah tantangan seperti tingginya pengangguran usia muda, sejumlah sekutu politik Perdana Menteri Narendra Modi serta kelompok nasionalis Hindu mendorong agar keluarga besar kembali dipromosikan untuk mengantisipasi penurunan tingkat fertilitas. India saat ini memiliki populasi sekitar 1,42 miliar jiwa. Namun, menurut proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah penduduk India masih akan terus meningkat selama sekitar empat dekade dan diperkirakan mencapai puncaknya di angka 1,7 miliar sebelum mulai menurun.
Penurunan Angka Fertilitas Jadi Sorotan
Data pemerintah menunjukkan tingkat fertilitas total (total fertility rate/TFR), yaitu rata-rata jumlah anak per perempuan, telah turun menjadi 2 pada periode survei 2019/2021. Angka ini menurun signifikan dibandingkan 3,4 pada 1992/1993. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan kontrasepsi serta meningkatnya tingkat pendidikan perempuan.
Baca Juga: Elon Musk: Mobil Otonom Tanpa Pengemudi Akan Semakin Banyak Digunakan di AS Tahun Ini Sebagai perbandingan, tingkat penggantian populasi yang stabil berada di angka 2,1. Artinya, jika berada di bawah level tersebut dalam jangka panjang, populasi berpotensi mengalami penuaan dan penurunan.
Insentif Kelahiran di Sejumlah Negara Bagian
Salah satu langkah paling menonjol datang dari negara bagian Andhra Pradesh, yang dipimpin koalisi partai regional dan partai Modi. Pemerintah setempat mengumumkan rencana pemberian insentif tunai satu kali sebesar 30.000 rupee (sekitar US$311,57) untuk anak ketiga dan 40.000 rupee untuk anak keempat. Sebelumnya, sempat diajukan skema berbeda yang memberikan 25.000 rupee untuk anak kedua tanpa dukungan langsung untuk anak pertama. Namun, pemerintah belum memberikan kepastian kapan kebijakan baru ini akan mulai diterapkan. Ketua Menteri Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, menyatakan bahwa penurunan angka kelahiran di berbagai negara telah menyebabkan populasi menua dan memberikan tekanan ekonomi jangka panjang. “Dulu kami banyak bekerja pada program perencanaan keluarga. Sekarang, dengan kondisi yang berubah, kami menyerukan agar anak-anak dipandang sebagai kekayaan,” ujarnya. Selain Andhra Pradesh, negara bagian Sikkim di India timur laut juga mendorong peningkatan angka kelahiran melalui berbagai insentif, termasuk cuti melahirkan satu tahun, cuti ayah satu bulan, serta dukungan finansial untuk program bayi tabung (IVF).
Baca Juga: Trump: Pemotongan Suku Bunga Mungkin Tertunda hingga Perang Iran Berakhir Kekhawatiran Demografi dan Pandangan Politik
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejumlah negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Turki pernah menganggap angka kelahiran mereka terlalu tinggi pada era 1980-an dan berupaya menurunkannya. Namun, sejak 2015, banyak dari negara tersebut justru beralih arah dengan kebijakan untuk mendorong peningkatan kelahiran. Di India, kelompok nasionalis Hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh juga menyerukan keluarga yang lebih besar sebagai bagian dari strategi menghadapi perubahan demografi. Organisasi tersebut menilai penurunan tingkat fertilitas dapat menimbulkan ketidakseimbangan populasi dan potensi ketegangan sosial. “India dikenal sebagai negara dengan populasi muda, tetapi TFR perlahan menurun. Ketidakseimbangan demografi akan menciptakan ketegangan,” kata Sekretaris Jenderal RSS, Dattatreya Hosabale. Di sisi lain, India juga menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran secara keseluruhan untuk kelompok usia 15 tahun ke atas tercatat sebesar 3,1% pada 2025. Namun, untuk kelompok usia 15–29 tahun, angka pengangguran jauh lebih tinggi, yakni 9,9%, termasuk 13,6% di wilayah perkotaan dan 8,3% di pedesaan.
