Meski Rasio DSR Menyusut, Risiko Pembayaran Utang Luar Negeri Perlu Diwaspadai



KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rasio pembayaran utang atau Debt Service Ratio (DSR) Tier 1 Indonesia menunjukkan tren penurunan. Namun, penurunan rasio tersebut tidak serta-merta menghilangkan risiko eksternal, terutama di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia yang masih meningkat.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan, penurunan DSR Tier 1 lebih mencerminkan kondisi likuiditas valuta asing (valas) domestik serta kapasitas devisa Indonesia dalam memenuhi kewajiban pembayaran ULN.

Berdasarkan data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi November 2026, DSR Tier-1 annualized pada 2024 tercatat sebesar 18,58%. Rasio tersebut kemudian menurun menjadi 17,84% pada kuartal I 2025, lalu kembali turun menjadi 17,18% pada kuartal II 2025 dan 15,37% pada kuartal III 2025. Pada kuartal IV 2025, DSR Tier-1 kembali menyusut menjadi 14,35%.


Baca Juga: Rasio Pembayaran Utang RI Turun, Namun Risiko Pembayaran Utang Luar Negeri Membayangi

Meski sempat meningkat menjadi 15,10% pada kuartal I 2026, rasio tersebut kembali menurun menjadi 14,39% pada kuartal II 2026 dan mencapai 13,31% pada kuartal III 2026.

"Penurunan DSR Tier 1 dapat disebabkan oleh kenaikan penerimaan ekspor, atau penurunan penarikan utang luar negeri oleh pemerintah dan swasta," ujar David kepada Kontan, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, penurunan DSR Tier 1 dapat disebabkan oleh peningkatan penerimaan ekspor ataupun penurunan penarikan ULN oleh pemerintah dan sektor swasta.

Namun, jika melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, penurunan DSR Tier 1 Indonesia tampaknya lebih banyak dipengaruhi oleh berkurangnya kredit luar negeri swasta. Sementara itu, penerimaan devisa, terutama dari kegiatan ekspor, baru menunjukkan penguatan sekitar pertengahan 2026.

"Sementara itu, penerimaan devisa, terutama dari ekspor, baru menunjukkan penguatan sekitar pertengahan 2026," jelasnya.

Sebagai informasi, BI melaporkan, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal III 2026 tercatat sebesar US$ 458,9 miliar, meningkat dibandingkan dengan kuartal II 2026 senilai US$  455,4 miliar.

Baca Juga: Prabowo Dorong ASEAN Perkuat Peran di Rantai Industri Semikonduktor Global

Perkembangan ULN ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN pemerintah di tengah penurunan ULN swasta. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh sebesar 7,2% year on year (yoy).

Adapun posisi ULN pemerintah pada kuartal III 2026 tercatat US$ 220,2 miliar, meningkat dibandingkan dengan kuartal II 2026 sebesar US$ 216,3 miliar.

Sementara itu, posisi ULN swasta pada kuartal III 2026 tercatat sebesar US$ 196,3 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada kuartal II 2026 sebesar  US$ 196,7 miliar.

Terkait peningkatan ULN pemerintah, David mengingatkan bahwa pelemahan rupiah tetap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko fiskal pemerintah. Pasalnya, pelemahan nilai tukar berpotensi memperbesar beban pembayaran utang luar negeri pemerintah dalam denominasi rupiah.

"Risiko fiskal pemerintah tentu akan meningkat apabila rupiah melemah. Oleh karena itu, kredibilitas kebijakan fiskal perlu terus dijaga," tegas David.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News