KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Meski Indonesia berhasil menjadi negara penghasil beras terbesar keempat di dunia menurut data terbaru Food and Agriculture Organization (FAO), harga beras di dalam negeri masih tergolong tinggi. Padahal, tingginya produksi seharusnya dapat mendorong harga beras turun.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada pekan ketiga Juni 2025 masih terdapat 150 daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Jumlah ini memang menurun dibandingkan pekan sebelumnya yang mencatat kenaikan di 159 daerah.

"Perkembangan harga beras zona 1 masih berada dalam rentang harga eceran tertinggi (HET). Dibandingkan Mei 2025, maka pada minggu ketiga Juni 2025 harga beras di zona 1 naik 1,13%," jelas Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam rapat inflasi yang disiarkan di akun YouTube Kementerian Dalam Negeri, Senin (23/6).

Cari Referensi Bisnis di Business Insight dengan Subscribe with Google

Baca Juga: Harga Beras Melonjak di Atas HET Saat Stok Bulog Melimpah, Ini Kata Pengamat

Pudji melanjutkan, harga beras di zona 2 naik 0,40% dan masih berada dalam rentang HET. Sementara di zona 3, kenaikan mencapai 0,78% dan telah melebihi HET.

Rata-rata harga beras masing-masing zona tercatat sebesar Rp 14.184 per kilogram (kg) di zona 1, Rp 15.281 per kg di zona 2, dan Rp 15.800 per kg di zona 3. Data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan bahwa harga beras saat ini memang telah melampaui HET.

Menanggapi kondisi ini, Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Indra Wijayanto, menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat penyaluran bantuan pangan beras serta beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menekan harga.

Saat ini, Bapanas tengah menunggu pencairan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan. Bantuan pangan beras dialokasikan sebesar Rp 4,97 triliun, sementara program SPHP mendapat alokasi Rp 1,6 triliun.

Baca Juga: Harga Beras Melonjak di Atas HET Saat Stok Bulog Melimpah, Ini Kata Pengamat

"Bantuan pangan akan diberikan satu kali dalam dua bulan, artinya satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima 20 kilogram beras untuk alokasi Juni dan Juli," ujar Indra dalam Rakor Inflasi, Selasa (24/6).

Indra menambahkan, program SPHP akan didistribusikan secara terarah, dengan prioritas pada wilayah berinflasi tinggi, terutama di kawasan Indonesia Timur. Tujuannya adalah untuk memperkuat stabilisasi harga beras di pasaran. 

Untuk menjamin kelancaran distribusi, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta dukungan dari Dinas Pangan Daerah dan Satgas Pangan Polri dalam pengawasan penyaluran SPHP.

Baca Juga: BPS Catat Harga Beras Naik, Pemerintah Perlu Isi Pasar dengan Beras Cadangan

Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai tingginya harga beras disebabkan oleh tingginya penyerapan beras panen raya oleh Perum Bulog. Hingga Juni 2025, Bulog telah menyerap 2,51 juta ton beras.

Namun, beras tersebut belum sepenuhnya dilepas ke pasar. "Beras terus disimpan di gudang Bulog dan diklaim sebagai stok terbesar sepanjang sejarah," tandas Khudori.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News