Meski UMP 2027 Naik Tinggi, Serikat Pekerja Ingatkan Ketimpangan Upah Antardaerah



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah provinsi telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027, menyusul batas waktu penetapan yang selambat-lambatnya harus diumumkan pada Sabtu, 21 November 2026. 

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan UMP tahun ini relatif beragam. Bahkan beberapa provinsi terpantau menetapkan kenaikan UMP 2027 sangat tinggi, misalnya Bali yang naik hingga 42,15%. 

Merespons hal ini, Ketua Umum DPP Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri (FSB Garteks) Trisnur Priyanto mengatakan, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2027 yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya belum sepenuhnya menjawab persoalan kesejahteraan dan ketimpangan upah pekerja di Indonesia.


"Meski sejumlah daerah mencatat kenaikan UMP cukup signifikan, besarnya persentase kenaikan belum tentu membuat upah minimum di daerah tersebut telah memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL)," jelas Trisnur pada Kontan, Minggu (22/11/2026). 

Baca Juga: 27 Provinsi Tetapkan UMP 2027, Bali Catat Kenaikan Tertinggi 42,15%

Trisnur bilang, fenomena penetapan UMP 2027 perlu dilihat dari dua perspektif. Yakni, besaran kenaikan upah secara nominal maupun persentase, serta sejauh mana kenaikan tersebut mendekatkan pekerja pada standar hidup layak.

Menurutnya, kenaikan UMP yang lebih tinggi di sejumlah daerah patut diapresiasi sebagai perkembangan dalam perjuangan upah pekerja. Namun, pemerintah dan pemangku kepentingan tidak boleh hanya berhenti pada besaran kenaikan tersebut.

"Kenaikan persentase yang tinggi belum tentu berarti pekerja di daerah tersebut sudah menerima upah yang layak," ujar Trisnur. 

Ia mengatakan, salah satu persoalan mendasar dalam sistem pengupahan Indonesia selama ini adalah kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak. Karena itu, kenaikan UMP yang cukup besar di Bali maupun Jawa Barat dapat dilihat sebagai upaya mengejar ketertinggalan upah sebelumnya.

Meski demikian, menurut Trisnur, pemerintah tetap perlu mengukur apakah kenaikan tersebut sudah membawa upah minimum mendekati 100% dari KHL di masing-masing daerah.

Selain itu, kenaikan upah juga harus mampu meningkatkan daya beli pekerja. Pasalnya, peningkatan nominal upah perlu diperhitungkan dengan kenaikan biaya hidup, mulai dari harga pangan, perumahan, transportasi, pendidikan, hingga kesehatan.

"Jangan sampai upah naik secara persentase, tetapi peningkatan biaya hidup menggerus manfaat kenaikan tersebut," ungkapnya. 

Di sisi lain, Trisnur menyebut, kenaikan UMP 2027 juga belum sepenuhnya menjawab persoalan disparitas upah antardaerah. Bahkan, perbedaan besaran UMP di sejumlah provinsi masih memperlihatkan adanya pekerjaan besar dalam sistem pengupahan nasional.

Ia mencontohkan perbandingan UMP Bali 2027 yang mencapai Rp 4,56 juta, sementara UMP Jawa Barat sebesar Rp 3 juta dan Jawa Tengah Rp 2,65 juta.

Padahal, Jawa Barat mencatat kenaikan UMP sebesar 29,44% dan Jawa Tengah naik 14,10%. Angka tersebut menunjukkan bahwa persentase kenaikan yang tinggi belum serta-merta menghilangkan kesenjangan nominal upah antardaerah.

Menurut Trisnur, pemerintah perlu memastikan apakah perbedaan besaran upah tersebut benar-benar mencerminkan perbedaan kebutuhan hidup dan kondisi ekonomi masing-masing daerah.

"Jangan sampai disparitas upah justru menjadi instrumen yang mempertahankan daerah tertentu sebagai kawasan dengan biaya tenaga kerja murah," tegasnya.

Baca Juga: UMP Jakarta 2027 Naik 7,1%, Segini Besaran Gaji Minimum Terbaru

Oleh karena itu, pemerintah harus lebih transparan dalam membuka data pengupahan di setiap provinsi. Transparansi tersebut diperlukan agar pekerja dapat mengetahui besaran KHL, persentase UMP terhadap KHL, kondisi daya beli, hingga kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.

Trisnur juga meminta pemerintah menyusun proyeksi pemenuhan KHL dalam beberapa tahun ke depan agar kenaikan upah tidak hanya menjadi penyesuaian tahunan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News