KONTAN.CO.ID – JAKARTA.
Kondisi geopolitik global yang terus memanas berpotensi turut memengaruhi industri perbankan domestik. Meski begitu, perbankan diyakini memiliki buffer yang cukup dengan kuatnya fundamental saat ini. Belakangan tensi geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat pasca konflik terbuka antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran meletus. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan, kondisi itu memang tak bakal berdampak langsung ke perbankan. Namun, transmisi makroekonomi menjadi katalis yang perlu diperhatikan, di antaranya soal kenaikan harga minyak, tekanan nilai tukar, dan volatilitas pasar keuangan. Sebagai net importir migas, Rizal bilang Indonesia menghadapi risiko pelebaran defisit transaksi berjalan dan imported inflation.
Baca Juga: Sejumlah Perbankan Makin Selektif Salurkan Pembiayaan Sektor Batubara Dalam jangka pendek, Rizal bilang dampaknya terhadap perbankan bakal lebih ke sentimen dan preferensi likuiditas. Namun bila eskalasi berlangsung lebih lama, perlambatan pertumbuhan kredit bisa menjadi lebih nyata. “Jika tekanan ini mendorong kenaikan yield dan biaya dana, ruang ekspansi kredit bakal lebih terbatas,” jelas Rizal kepada Kontan, Selasa (3/3/2026). Rizal menjelaskan, yang bakal lebih dulu terdampak adalah kredit dalam perhatian khusus alias loan at risk (LAR), utamanya pada sektor yang sensitif terhadap energi dan kurs seperti transportasi, manufaktur berbasis impor, konstruksi, dan UMKM dengan margin tipis. Jika harga minyak tinggi dan volatilitas rupiah bertahan lebih dari satu kuartal, tekanan arus kas debitur dapat mendorong kenaikan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) secara bertahap. Merespons risiko tersebut, Rizal memprediksi bank bakal memperketat penyaluran kredit, melakukan repricing, serta menambah pencadangan berbasis pendekatan expected credit loss. “Penambahan pencadangan dapat dilakukan secara preventif melalui management overlay, bahkan sebelum NPL meningkat,” kata Rizal. Secara indikatif, bila shock bersifat sementara, kenaikan cost of credit relatif terbatas. Jika berlangsung berkepanjangan dan memicu perlambatan ekonomi global maupun domestik, Presiden Direktur KB Bank Kunardy Lie juga menyoroti risiko penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan risiko kenaikan NPL.
Baca Juga: OJK Cermati Tiga Dampak Ketegangan Geopolitik Global Di KB Bank, Kunardy bilang pihaknya telah melakukan langkah mitigasi risiko dan antisipasi secara proaktif melalui pemantauan serta pengelolaan eksposur pada sektor-sektor dengan sensitivitas tinggi terhadap volatilitas makroekonomi. Kini KB Bank terus melakukan pengawasan dan evaluasi berkala untuk mengukur sensitivitas permodalan, termasuk kecukupan CAR terhadap berbagai skenario kenaikan NPL yang dipicu oleh guncangan eksternal. Pun, pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) bakal disesuaikan dengan perkembangan risiko aktual yang dihadapi bank pada periode berjalan.
Lakukan Simulasi
Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank Ganda Raharja Rusli mengaku pihaknya juga tengah melakukan simulasi perhitungan atas risiko kenaikan nilai tukar, harga minyak, dan barang pokok dalam jangka menengah. Bank juga perlu ada penambahan pencadangan. “Mengingat kenaikan harga barang kebutuhan pokok berdampak pada penurunan daya beli dan berpotensi menaikkan kredit macet di perbankan,” katanya. Dalam kondisi ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau seluruh lembaga jasa keuangan untuk terus melakukan monitoring terhadap dinamika global sembari terus memperkuat manajemen risiko, serta melakukan stress testing secara berkala guna mengantisipasi berbagai skenario tekanan. Namun begitu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae optimistis perbankan domestik mampu mengatasi shock imbas ketegangan geopolitik yang ada kini. Toh, kata Dian, saat ini kinerja industri perbankan berada pada koridor yang baik.
Baca Juga: OJK Catat Kredit Perbankan di Januari 2026 Tumbuh 10%, Tapi NPL Ikut Naik Hingga Januari 2026, OJK mencatat industri perbankan memiliki posisi permodalan yang kuat dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) di level 25,87%. Menurut Dian, ini menjadi buffer mitigasi risiko yang kuat di tengah kondisi ketidakpastian global. Pun, dari segi likuiditas, dana pihak ketiga (DPK) turut mengalami pertumbuhan 13,48% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 10.076 triliun, dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) di level 121,23% dan AL/DPK di 27,54%. “Kita sebenarnya sudah siap menghadapi berbagai krisis karena standar buffer yang kita pakai saat ini lebih tinggi dari standar yang ditetapkan global Basel Committee on Banking Supervision. Jadi kita percaya diri,” kata Dian dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK, Selasa (3/3/2026). Dian tak menampik bakal ada risiko lanjutan yang dihadapi perbankan jika krisis saat ini terus berlanjut.
Pihaknya turut mewaspadai berbagai risiko, termasuk soal kredit. Mengingat, tak sedikit pengusaha ekspor-impor di dalam negeri. Ketidakpastian global yang memengaruhi harga tentu secara tak langsung bakal turut berdampak kepada nasabah perbankan. Namun begitu, Dian yakin kemampuan bank melewati berbagai krisis di masa lalu bakal menjadi bekal yang cukup untuk menghadapi kondisi saat ini. “Perbankan sudah beberapa kali mengalami shock seperti ini, tapi mereka bisa survive,” ujar Dian.
Baca Juga: OJK Ungkap Tantangan Berat Asuransi: Bencana hingga Spin Off UUS 2026 Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
