KONTAN.CO.ID - Pejabat di negara bagian Michigan menolak permintaan Departemen Kehakiman AS (DOJ) terkait penyerahan surat suara dan dokumen pemilu 2024, dengan alasan upaya tersebut dapat merusak kepercayaan terhadap integritas pemilu di Amerika Serikat (AS).

Permintaan itu disampaikan DOJ melalui surat kepada pejabat pemilu di Wayne County, wilayah yang mencakup kota Detroit, menurut Jaksa Agung Michigan Dana Nessel.

Baca Juga: Kim Jong Un Awasi Uji Coba Rudal Berhulu Ledak Cluster, Ketegangan Kawasan Meningkat

Melansir laporan Reuters Minggu (19/4/2026), dalam pernyataan bersama dengan Gubernur Gretchen Whitmer dan Sekretaris Negara Jocelyn Benson, Nessel menilai permintaan tersebut tidak berdasar.

“Permintaan ini sama absurdnya dengan tidak berdasar. Kami siap melindungi hak pilih warga,” ujarnya.

Surat DOJ tersebut ditandatangani oleh Asisten Jaksa Agung Harmeet Dhillon, yang meminta akses terhadap surat suara, tanda terima, serta amplop pemilu guna meneliti proses pemilu 2024.

Langkah ini dinilai terkait dengan dorongan Presiden Donald Trump yang sejak lama mengklaim tanpa bukti bahwa kekalahannya pada pemilu 2020 dari Joe Biden disebabkan kecurangan pemilih.

DOJ mengonfirmasi keaslian surat tersebut, namun tidak memberikan komentar lebih lanjut.

Baca Juga: Dolar AS Sentuh Level Tertinggi Sepekan, Ketegangan Timur Tengah Picu Aksi Safe Haven

Sementara itu, Direktur FBI Kash Patel menyatakan dalam wawancara televisi bahwa penangkapan terkait dugaan pelanggaran pemilu 2020 akan segera dilakukan.

Dhillon juga mengungkapkan bahwa DOJ telah menggugat 29 negara bagian serta District of Columbia karena menolak memberikan akses terhadap data daftar pemilih.

Menurutnya, sekitar 60 juta data pemilih telah ditinjau, termasuk temuan 350.000 nama orang yang telah meninggal, meski tidak ada bukti bahwa suara diberikan atas nama tersebut.

Upaya DOJ ini menghadapi berbagai hambatan hukum. Sejumlah pengadilan federal di beberapa negara bagian, termasuk Rhode Island dan California, telah menolak permintaan serupa terkait akses data pemilih non-publik.

Penolakan dari Michigan menambah daftar panjang resistensi dari pemerintah negara bagian terhadap upaya pemerintah federal dalam mengakses data pemilu, yang dinilai berpotensi memicu ketegangan politik menjelang pemilu berikutnya.