KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah orang terkaya di China mulai membongkar struktur pengelolaan kekayaan di luar negeri, menjual saham, hingga mengganti kewarganegaraan. Langkah ini dilakukan menjelang tenggat pelaporan pendapatan dari luar negeri yang ditetapkan pemerintah China pada 22 Oktober 2026.

Mengutip Reuters, Jumat (16/10/2026), langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya pengawasan terhadap arus keluar modal dan penegakan aturan perpajakan. Kebijakan ini juga muncul ketika ekonomi terbesar kedua di dunia itu menghadapi tekanan fiskal, lemahnya permintaan domestik yang berkepanjangan, serta ketidakseimbangan ekonomi yang lebih luas.

Di saat bersamaan, otoritas pajak China meningkatkan upaya untuk mengumpulkan informasi mengenai individu kaya di wilayah mereka. Pemerintah juga membentuk tim khusus untuk menagih pajak yang terutang atas pendapatan dari luar negeri.

Oscar Liu, CEO JLT Legacy Group, perusahaan penasihat kekayaan, mengatakan pendiri perusahaan China yang tercatat di bursa Hong Kong dan Amerika Serikat berpotensi terkena dampak paling besar dari kebijakan pajak terbaru tersebut.

Baca Juga: Rusia Hampir Rampungkan Pangkalan Drone Jet dalam Enam Minggu, Dekat Ukraina

Menurut Liu, banyak pendiri perusahaan itu menjual saham melalui struktur perwalian atau offshore trust ketika valuasi saham mencapai puncaknya pada periode 2014–2020.

"Kami memperkirakan pajak yang harus dibayarkan dalam satu kasus bisa berkisar dari beberapa juta yuan hingga ratusan juta, bahkan miliaran yuan," kata Liu. Perusahaannya memiliki kantor di Hong Kong dan Singapura.

Pada akhir Juli, Beijing menetapkan 22 Oktober sebagai batas waktu pelaporan pendapatan dari offshore trust. Keuntungan tersebut dikenai pajak sebesar 20%, sehingga memicu para individu kaya China untuk segera menghitung kewajiban pajak mereka.

Boston Consulting Group memperkirakan kekayaan warga China yang ditempatkan di luar negeri mencapai sekitar US$ 1,7 triliun. Dalam beberapa tahun terakhir, offshore trust semakin populer sebagai sarana bagi pemegang saham utama perusahaan China yang tercatat di bursa luar negeri untuk menempatkan kekayaan di luar negara tersebut.

Tiga sumber yang mengetahui persoalan ini mengatakan, Administrasi Perpajakan Negara China telah memerintahkan pegawainya untuk menelusuri wajib pajak yang memiliki kewajiban atas pendapatan offshore trust.

Penelusuran tersebut dilakukan menggunakan daftar orang kaya dari pemeringkatan Hurun, dokumen perusahaan, serta informasi publik lainnya. Ketiga sumber meminta identitasnya dirahasiakan karena kebijakan tersebut bersifat konfidensial.

Liu menambahkan, otoritas pajak di sejumlah provinsi dan kota yang memiliki banyak pengusaha kaya juga telah membentuk satuan tugas khusus untuk mengumpulkan informasi mengenai offshore trust.

Dewan Negara China, yang berfungsi sebagai kabinet, tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters. Administrasi Perpajakan Negara China dan Kementerian Keuangan China juga tidak merespons permintaan komentar.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Terkoreksi, Brent dan WTI Masih Menguat Sepekan

Miliarder China Jual Saham untuk Membayar Pajak

Kebijakan pajak atas offshore trust yang tidak terduga tersebut mendorong sejumlah orang kaya China mencari dana tunai untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Seorang pengacara yang menangani kantor pengelolaan kekayaan keluarga atau family office mengatakan, kliennya tidak dapat memperhitungkan kerugian akibat penurunan harga saham untuk mengurangi tagihan pajak.

Sementara itu, sejumlah pengembang properti yang pernah menerima dividen besar pada tahun-tahun sebelumnya kini mengalami kesulitan keuangan untuk membayar pajak yang terutang. Kondisi tersebut terjadi ketika sektor properti China masih terpuruk.

Kantor pengelolaan kekayaan milik keluarga seorang miliarder teknologi bahkan kini menghabiskan lebih banyak waktu untuk menghitung pajak dibandingkan melakukan transaksi perdagangan saham. Kantor tersebut juga menjual sekitar separuh portofolio sahamnya.

"Rasanya seperti permadani ditarik dari bawah kaki kita," kata seseorang yang bekerja di kantor tersebut, merujuk pada kewajiban membayar pajak secara tunai dalam waktu tiga bulan.

Seorang bankir swasta dari bank internasional besar yang menangani individu kaya dan family office mengatakan, perbankan kini mulai memberikan pinjaman kepada nasabah untuk membayar tagihan pajak.

Pinjaman tersebut dijamin dengan saham perusahaan milik nasabah sendiri.

Rezim pajak offshore trust China juga memaksa sebagian orang kaya untuk merestrukturisasi bisnis dan kepemilikan kekayaan keluarga. Seorang pengacara yang menangani perwalian di Hong Kong mengatakan, beberapa orang bahkan menutup struktur trust yang baru dibentuk sebelum sempat mengisinya dengan aset.

Seorang perempuan asal China daratan yang kini berkewarganegaraan Hong Kong dan bekerja sebagai agen asuransi di pusat keuangan Asia tersebut mengatakan, dirinya tengah melepaskan status kependudukan China daratan untuk menjaga kekayaan suaminya agar tidak terjangkau otoritas Beijing, meskipun suaminya bukan wajib pajak di China daratan.

Liu dari JLT Legacy Group mengatakan, hanya sedikit pemilik offshore trust yang akan terburu-buru melakukan investasi baru karena mereka masih menghitung kewajiban pajak yang harus dibayar.

Aturan Pajak Offshore China Dinilai Belum Jelas

Meski sebagian orang kaya China mulai mencari cara untuk membayar pajak, sejumlah ketentuan dalam aturan baru tersebut masih menimbulkan kebingungan.

Ketidakjelasan itu mencakup pihak yang menjadi sasaran kebijakan, penerapan pajak secara surut terhadap pendapatan masa lalu, hingga mekanisme pembayaran.

"Jaringnya sangat luas," kata Wei Kang, mitra di firma hukum Charles Russell Speechlys yang memberikan nasihat kepada individu dan keluarga kaya mengenai struktur perwalian dan warisan yang kompleks, perpajakan, serta kepatuhan hukum.

Baca Juga: Harga Bahan Bakar Kapal Naik 70%, Perusahaan Pelayaran Ubah Strategi

Kang menjelaskan, aturan pajak baru yang diperkenalkan pada Juli mengaitkan kewajiban perpajakan dengan apakah "kepentingan ekonomi utama" wajib pajak berada di China.

Konsep tersebut dinilai terbuka terhadap berbagai penafsiran dan tidak selalu dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaan fisik seseorang atau kewarganegaraannya.

Menurut Kang, ketidakjelasan lainnya adalah apakah pajak berlaku sejak trust didirikan atau hanya untuk periode tertentu.

Aturan baru tersebut juga mewajibkan individu yang memperoleh pendapatan melalui offshore trust untuk menyerahkan perhitungan mandiri atas pajak yang harus dibayarkan sebelum tenggat 22 Oktober. Pembayaran dilakukan setelah otoritas mengonfirmasi jumlah kewajiban pajak tersebut, kata Liu dari JLT Legacy Group.

Namun, dalam praktiknya, penerapan aturan berbeda-beda di setiap kota. Tujuh sumber mengatakan, dalam sejumlah kasus, masih terdapat ruang untuk melakukan negosiasi mengenai pembayaran kembali kewajiban pajak.

Tiga sumber juga menyebutkan bahwa belum ada batasan yang jelas mengenai seberapa jauh ke masa lalu otoritas dapat menelusuri kewajiban pajak atas dividen maupun penjualan saham.