KONTAN.CO.ID - PORT MORESBY. Menteri Pertahanan AS Llyod Austin dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape pada hari Kamis (27/7) sepakat untuk memperkuat hubungan pertahanan sebagai bentuk implementasi Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang baru ditandatangani. Austin menegaskan bahwa saat ini militer AS akan memperluas partisipasinya dalam beberapa latihan dengan Pasukan Pertahanan Papua Nugini. Lebih lanjut, Austin juga menegaskan bahwa kedua negara telah menyelesaikan perjanjian
shiprider penting yang berarti kerja sama yang lebih besar dalam penegakan hukum maritim.
Mengutip laman Departemen Pertahanan AS, perjanjian tersebut akan memungkinkan tentara Papua Nugini untuk naik ke kapal penjaga pantai AS saat mereka berpatroli di wilayah Papua Nugini. Melalui program ini, AS yakin akan dapat membatu Papua Nugini untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal dan perdagangan manusia di zona ekonomi eksklusif yang luas.
Baca Juga: Biden Rencanakan KTT AS-Jepang-Korsel, Ancaman Militer Korut Jadi Agenda Utama Austin berajanji bahwa program baru untuk memperkuat hubungan militer kedua negara ini akan dimulai bulan depan. "Dan kami tidak membuang-buang waktu. Program penjaga pantai AS akan berada di sini pada bulan Agustus untuk memulai program ini," kata Austin dalam pidatonya di Port Moresby. Baik Austin maupun Marape yakin Perjanjian Kerjasama Pertahanan baru itu akan memperdalam hubungan kedua negara dan memperkuat kerja sama dan interoperabilitas antara pasukan militer mereka. Pejabat terkait di Port Moresby mengatakan bahwa parlemen sedang memperdebatkan perjanjian tersebut dan ratifikasi diharapkan segera dilakukan. Setelah diratifikasi, upaya AS untuk membantu memodernisasi kekuatan pertahanan negara akan dipercepat. "Ini termasuk peralatan baru, lebih banyak pelatihan dan peningkatan fasilitas pertahanan," janji Austin.
Baca Juga: Korea Utara Tembakan 2 Rudalnya Setelah Kapal Selam AS Tiba di Pangkalan Jeju Hubungan antara AS dan Papua Nugini sudah berlangsung puluhan tahun. Marape mengatakan tidak ada mitra yang lebih baik selain negara demokrasi terbesar seperti AS. "Kapasitas pertahanan kita harus dibangun. Tidak ada mitra yang lebih baik (selain) demokrasi terbesar dan militer terbesar untuk kemitraan ini. Ini adalah pilihan kemitraan yang kami buat sehubungan dengan kerja sama pertahanan," ungkap Marape. Marape turut meminta para prajurit untuk menghargai AS yang tidak pernah merusak otonomi dan kemerdekaan Papua Nugini. "Kita mengundang mereka di ruang pertahanan, bukan mereka yang masuk. Kita mengundang mereka di ruang pertahanan untuk membantu membangun pertahanan kita, termasuk menghentikan kerugian penangkapan ikan dan gangguan penebangan ilegal dari hutan kita," pungkas Marape.