KONTAN.CO.ID -Â NAYPYIDAW. Kepala junta Myanmar menepis kritik asing terhadap pemilihan umum negara tersebut. Kritik bermunculan seiring berlangsungnya putaran akhir pemungutan suara, yang digelar Minggu (25/1/2026), di mana partai yang didukung militer mengamankan mayoritas kursi di putaran sebelumnya. Union Solidarity and Development Party (USDP) telah memenangkan 193 dari 209 kursi di majelis rendah dan 52 dari 78 kursi di majelis tinggi dalam dua putaran pemilu yang diadakan pada 28 Desember dan 11 Januari. USDP, yang dibentuk pada 2010 dan memerintah negara itu selama lima tahun setelah berakhirnya pemerintahan militer sebelumnya, diketuai oleh seorang pensiunan brigadir jenderal dan dipenuhi oleh mantan perwira tinggi lainnya.
Baca Juga: Myanmar Gelar Pemilu Tahap Dua di Saat Tudingan Pemilu Akal-Akalan Belum Hilang Tingkat partisipasi pemilih sekitar 55% di setiap putaran. Angka tersebut jauh lebih rendah daripada tingkat partisipasi pada pemilihan umum di 2020 dan 2015, yang mencapai sekitar 70%. Kelompok oposisi utama tidak ikut serta dalam pemilihan di tengah perang saudara, yang dipicu oleh kudeta di 2021, yang membawa militer berkuasa. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelompok hak asasi manusia, dan Inggris telah mengecam pemilihan tersebut sebagai upaya pura-pura untuk melanggengkan kekuasaan militer. "Alih-alih menyelesaikan krisis yang kini memasuki tahun kelima, pemilu ini lebih cenderung memperkuat cengkeraman militer atas kekuasaan, dengan sedikit prospek untuk memulihkan legitimasi domestik atau meningkatkan kedudukan negara di mata mitra Barat," kata Kaho Yu, Analis Utama Asia di perusahaan intelijen risiko Verisk Maplecroft.
Baca Juga: Myanmar Gelar Pemilu di Tengah Perang Saudara dan Krisis Kemanusiaan Dengan menggunakan undang-undang perlindungan pemilu, junta telah mendakwa lebih dari 400 orang karena mengkritik dan menghalangi proses pemilu, menurut media pemerintah. Malaysia, yang tahun lalu memimpin Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang beranggotakan 11 negara, termasuk Myanmar, telah menyatakan bahwa blok tersebut tidak akan mendukung pemilihan tersebut. "Apakah komunitas internasional mengakui ini atau tidak, kami tidak memahami perspektif mereka. Suara rakyat adalah pengakuan yang kami butuhkan," kata kepala junta Min Aung Hlaing, menurut video yang disiarkan di televisi pemerintah, seperti dikutip
Reuters.
Baca Juga: Myanmar Bakal Gelar Pemilu Ketiga pada 25 Januari 2026 Mengenakan pakaian sipil, Min Aung Hlaing sebelumnya bertemu dengan para pemilih di tempat pemungutan suara di Mandalay dalam suasana yang tampak santai, seperti yang terlihat dalam foto-foto yang dipublikasikan media domestik. Menurut sumber, jenderal berusia 69 tahun dan penjabat presiden tersebut telah mengindikasikan ia sedang mempertimbangkan menunjuk seseorang untuk menggantikannya sebagai kepala angkatan bersenjata dan kemungkinan akan beralih ke peran politik sepenuhnya. Ketika ditanya tentang kemungkinan perannya dalam pemerintahan masa depan, Min Aung Hlaing mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakannya. "Setelah Parlemen bersidang, mereka memiliki prosedur dan metode seleksi mereka sendiri," kata dia.
Baca Juga: Myanmar Gelar Pemilu di Tengah Perang Saudara dan Krisis Kemanusiaan Militer keukeuh mengatakan pemilihan tersebut bebas dari paksaan dan mendapat dukungan publik. Tapi, penduduk kota-kota terbesar Myanmar mengatakan kepada
Reuters tentang suasana ketakutan. Banyak warga yang merasa terpaksa memilih untuk menghindari potensi penangkapan atau pembalasan. Seorang warga Yangon mengatakan, tempat pemungutan suara di lingkungan tempat tinggal perwira militer dan keluarga mereka tampaknya memiliki tingkat partisipasi tinggi pada pemilu Minggu (25/1/2026). Tetapi hanya sedikit pemilih yang terlihat di daerah lain. Para pemilih memberikan suara mereka di sekitar 60 kota, termasuk kota-kota besar Yangon dan Mandalay, Minggu (25/1/2026).
Baca Juga: Myanmar Gelar Pemilu Tahap Dua di Saat Tudingan Pemilu Akal-Akalan Belum Hilang Militer mengambil alih kendali Myanmar dalam kudeta subuh pada 1 Februari 2021, menggulingkan pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Politisi berusia 80 tahun itu tetap ditahan. Seperti beberapa kelompok oposisi lainnya, Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi telah dibubarkan oleh junta.
