KONTAN.CO.ID - HANOI. Junta Myanmar resmi melarang utusan ASEAN untuk bertemu dengan mantan pemimpin negara Aung San Suu Kyi. Pihak militer berdalih bahwa Suu Kyi saat ini berstatus terdakwa dan masih ditahan.

Disampaikan pada hari Rabu (13/10), pernyataan militer Myanmar ini muncul ketika tekanan internasional semakin meningkat pada junta yang dianggap terus menunda penerapan rencana perdamaian lima poin yang disepakati oleh jenderal utamanya Min Aung Hlaing pada bulan April dengan ASEAN.

Dalam pertemuan bulan April di Jakarta, para pemimpin negara ASEAN, dan pemimpin junta Myanmar, melahirkan 5 poin untuk menjaga stabilitas Myanmar.

KB Bank Buka Babak Baru dengan NGBS, Layani Nasabah Lebih Personal

Baca Juga: Indonesia beri bantuan Rp 2,8 miliar untuk Myanmar tanggulangi Covid-19

Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, para pemimpin sepakat agar diadakan dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan di Myanmar

Ketiga, ASEAN akan mengirim utusan khusus yang akan memfasilitasi mediasi dan proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Berikutnya, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Myanmar melalui AHA Centre. 

Terakhir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait. 

Pernyataan hari Rabu jelas melanggar poin kelima, di mana utusan khusus, Erywan Yosof, dilarang untuk bertemu dengan Suu Kyi yang merupakan sosok penting dalam gejolak politik Myanmar.

Baca Juga: Junta Myanmar sepakat untuk gencatan senjata demi kelancaran bantuan kemanusiaan