KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden baru Myanmar, Min Aung Hlaing, menyatakan pemerintahannya menghadapi berbagai tantangan besar dan berkomitmen meningkatkan posisi negara di kancah internasional, termasuk menormalisasi hubungan dengan ASEAN setelah lima tahun mengalami ketegangan.

Dalam pidato pelantikannya pada Jumat (3/4/2026), mantan kepala militer yang menjadi arsitek kudeta 2021 tersebut menegaskan bahwa pemerintahannya akan berupaya mendorong investasi asing dan pertumbuhan bisnis domestik sebagai bagian dari rencana strategis jangka panjang di negara kaya sumber daya tersebut.

“Myanmar kini berada di jalur menuju demokrasi, tetapi pemerintah baru memiliki banyak tantangan yang harus diatasi,” ujar Min Aung Hlaing di hadapan parlemen yang didominasi partai pro-militer dan anggota legislatif pilihan militer.

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Baca Juga: BBM Dibatasi, Krisis Energi India Memburuk

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan menjalankan peta jalan berbasis demokrasi dan federalisme dengan prioritas utama pada demokrasi dan perdamaian.

Minim Detail, Tantangan Tetap Besar

Pidato yang berlangsung kurang dari 20 menit itu dinilai minim rincian, terutama terkait langkah konkret untuk mengakhiri isolasi internasional dan mengatasi perang saudara yang masih berlangsung. Konflik tersebut telah memicu tuduhan pelanggaran HAM terhadap militer Myanmar, yang dibantah oleh pihak junta.

Min Aung Hlaing resmi menjabat sebagai presiden setelah dipilih oleh parlemen pekan lalu, memperkuat cengkeramannya atas kekuasaan sejak kudeta militer yang mengakhiri satu dekade demokrasi terbatas di Myanmar dan memicu eksodus investor asing.

Pemilu yang mengantarkan dirinya ke kursi presiden juga menuai kritik dari negara-negara Barat yang menilai proses tersebut tidak demokratis dan hanya menjadi legitimasi kekuasaan militer.

Upaya Pulihkan Hubungan dengan ASEAN

Setelah kudeta dan tindakan keras terhadap demonstran, Myanmar sempat menghadapi tekanan dari ASEAN, yang bahkan melarang junta menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi. Hal ini memicu ketegangan antara Myanmar dan organisasi regional tersebut.

Baca Juga: UE dan AS Dekati Kesepakatan Strategis Mineral Kritis, Kurangi Ketergantungan China

Dalam pidatonya, Min Aung Hlaing menegaskan komitmen untuk memperbaiki hubungan internasional dan memulihkan hubungan normal dengan ASEAN. Upacara pelantikannya dihadiri lebih dari 50 delegasi asing, termasuk dari Rusia, China, dan Thailand—negara-negara yang masih menjalin hubungan dengan Myanmar.

Pertimbangan Amnesti dan Rekonsiliasi

Sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional, Min Aung Hlaing menyebut kemungkinan pemberian “amnesti yang tepat”, meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Saat ini, ribuan oposisi masih ditahan, termasuk tokoh utama demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Kabinet baru yang dilantik sebagian besar terdiri dari pejabat era junta dan pensiunan militer, mencerminkan dominasi militer dalam pemerintahan.

Ketika ditanya mengenai langkah awal sebagai presiden, Min Aung Hlaing menyatakan fokus utamanya adalah mencapai stabilitas, perdamaian, dan pembangunan ekonomi.

“Saya mengajak semua pihak untuk bersatu dan bekerja keras,” ujarnya.