KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia dinilai mulai mengubah pendekatan fiskal pada 2027, dari sekadar meningkatkan belanja menjadi memastikan setiap anggaran memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Jessica Tasijawa dalam riset 21 Agustus 2026 menjelaskan efektivitas belanja akan menjadi kunci untuk menjaga target pertumbuhan ekonomi di tengah upaya konsolidasi fiskal. Jessica menyebut defisit fiskal 2027 ditargetkan turun menjadi 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB), atau sekitar Rp 671,2 triliun.
Baca Juga: Defisit Neraca Dagang Indonesia Melebar, BI Makin Sulit Pangkas Suku Bunga Agresif Target tersebut dicapai dengan pertumbuhan pendapatan negara sebesar 8,6% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan belanja yang sebesar 6,6%. Meski melakukan konsolidasi fiskal, pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. “Tahun 2027 bukan lagi tentang belanja lebih banyak, tetapi membuat setiap rupiah bekerja lebih keras," tulis Jessica dalam risetnya. Perubahan arah kebijakan tersebut terlihat dari anggaran kementerian/lembaga (K/L). Rata-rata pertumbuhan anggaran 10 K/L dengan alokasi terbesar berbalik menjadi minus 1,4% yoy pada 2027, dari pertumbuhan 38,5% pada 2026. Belanja pegawai bahkan diproyeksikan turun 34,8%. Menurut Jessica, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah mulai lebih menekankan kualitas dan efektivitas penggunaan anggaran.
Penerimaan pajak jadi tumpuan
Prinsip efisiensi juga diterapkan pada sisi penerimaan negara. Penerimaan pajak pada 2027 ditargetkan mencapai Rp 2.908 triliun. Target tersebut ditopang pertumbuhan penerimaan PPh sebesar 9,9% serta PPN/PPnBM sebesar 13,4%. Dengan demikian, pemerintah lebih mengandalkan optimalisasi Coretax, peningkatan kepatuhan pajak, dan aktivitas ekonomi domestik untuk mencapai target penerimaan, bukan mengandalkan lonjakan harga komoditas seperti sebelumnya. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap efisiensi. Alokasi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program tersebut turun 10,4% menjadi Rp 240,2 triliun.
Baca Juga: Prabowo Buka Peluang Usut dan Tindak Korporasi yang Terbukti Sengaja Bakar Lahan Mirae Asset memperkirakan realisasi anggaran MBG pada 2026 hanya sekitar Rp 168 triliun-Rp 192 triliun. Kondisi tersebut dinilai dapat menciptakan semacam dividen fiskal secara implisit. Penghematan dari program unggulan yang mulai memasuki tahap lebih matang dapat dialihkan untuk meningkatkan transfer ke daerah atau membiayai program lain yang memiliki dampak pengganda ekonomi lebih besar tanpa harus memperluas total anggaran belanja.
Beban pembiayaan SBN lebih terkendali
Dari sisi pasar obligasi, Jessica melihat beban pembiayaan pemerintah pada 2027 relatif lebih terkendali meskipun jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) masih tinggi, mencapai Rp 878 triliun. Partisipasi perusahaan asuransi dan dana pensiun yang semakin kuat juga dinilai dapat menjadi penyangga struktural terhadap tambahan pasokan obligasi. Arus dana dari kedua investor tersebut telah mencapai sekitar Rp143 triliun. Mirae Asset memperkirakan imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun akan stabil di kisaran 7,2%-7,5% pada 2027. Penerbitan obligasi bruto yang masih besar serta risiko nilai tukar rupiah dan geopolitik diperkirakan membatasi ruang penguatan harga obligasi secara berkelanjutan. Namun, apabila stabilitas rupiah memberikan ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk kembali memangkas suku bunga, yield SBN 10 tahun berpotensi turun menuju kisaran 6,6%-6,9%. Jessica menilai 2027 pada akhirnya akan menjadi ujian terhadap efektivitas fiskal, bukan sekadar ruang fiskal. Eksekusi belanja yang lebih baik akan menentukan apakah konsolidasi fiskal dapat berjalan bersamaan dengan target pertumbuhan ekonomi 6%. Di sisi lain, stabilitas rupiah akan menentukan seberapa besar ruang BI untuk memberikan dukungan tambahan melalui kebijakan moneter.
Tekanan rupiah dan cadangan devisa
Mirae Asset juga menyoroti meningkatnya penggunaan penyangga eksternal Indonesia di tengah tekanan terhadap rupiah.
Baca Juga: Karhutla Kalteng Tembus 7.634 Hektare, Pemerintah Kerahkan Empat Helikopter Pemadam Utang luar negeri BI meningkat tajam sebesar US$ 17 miliar menjadi US$ 42,5 miliar pada Juni 2026, dari US$ 25,5 miliar pada Januari 2026. Pada periode yang sama, cadangan devisa turun hampir US$ 9 miliar menjadi US$ 145,6 miliar dari US$ 154,6 miliar. Jessica menjelaskan, kenaikan kewajiban eksternal BI tidak sepenuhnya mencerminkan pinjaman valuta asing konvensional. Angka tersebut juga mencakup kepemilikan asing atas instrumen rupiah seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Meskipun terjadi arus masuk portofolio sebesar US$ 8,5 miliar pada kuartal II 2026, cadangan devisa masih turun sekitar US$ 2,6 miliar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa arus dana asing sebagian besar terserap untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah, kebutuhan valuta asing domestik, serta operasi stabilisasi rupiah. Menurut Jessica, arus masuk portofolio masih menjadi peredam guncangan jangka pendek yang efektif. Namun, terbatasnya konversi arus tersebut menjadi akumulasi cadangan devisa menunjukkan pentingnya sumber pasokan valuta asing yang lebih struktural, seperti investasi asing langsung (FDI), ekspor, devisa hasil ekspor (DHE), dan transaksi berjalan. Hal tersebut menjadi semakin penting karena peningkatan kewajiban jangka pendek nonresiden dapat meningkatkan kerentanan Indonesia terhadap pembalikan arus modal secara tiba-tiba.
Rupiah menguat, yield SBN ikut turun
Rupiah kembali menguat ke level Rp 17.746 per dolar AS, sehingga apresiasi rupiah secara month to date (MTD) mencapai sekitar 1,4%. Penguatan tersebut sejalan dengan mayoritas mata uang global setelah indeks dolar AS (DXY) melemah ke level 98,69. Sementara itu, credit default swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun masih rendah di sekitar 84 basis poin, yang menunjukkan persepsi risiko terhadap kedaulatan Indonesia tetap stabil.
Baca Juga: Karhutla Kalteng Tembus 7.634 Hektare, Pemerintah Kerahkan Empat Helikopter Pemadam Sejalan dengan penguatan rupiah, pasar SBN melanjutkan reli. Yield SBN pemerintah Indonesia tenor 10 tahun turun tajam 9 basis poin menjadi 7,02%. Penurunan tersebut terjadi meskipun yield US Treasury (UST) tenor 10 tahun justru naik menjadi 4,67%. Kondisi tersebut membuat selisih yield atau spread antara SBN Indonesia dan UST menyempit menjadi 235,4 basis poin. Sementara itu, yield SBN tenor dua tahun tetap berada di 6,77%, dibandingkan yield UST tenor yang sama sebesar 4,17%. Menurut Mirae Asset, kondisi tersebut menunjukkan sentimen domestik terhadap pasar SBN masih konstruktif. Namun, semakin sempitnya premi yield membuat investor perlu lebih selektif dalam memilih durasi obligasi. Untuk tenor 1-5 tahun, Mirae Asset memilih FR0054, FR0073, FR0085, PBS023, FR0087, RI0331, dan SNI0631 sebagai pilihan utama.
Untuk tenor 5-10 tahun, pilihan mencakup FR0058, FR0072, FR0068, PBS022, PBS012, RI0035, dan SNI0734. Sementara untuk tenor 10-15 tahun, pilihan utama adalah FR0079, FR0057, FR0083, PBS034, PBS039, RI0038, dan RI0037. Adapun untuk tenor 15 tahun ke atas, Mirae Asset memilih FR0067, FR0089, FR0105, PBS035, PBS028, RI1050, dan SNI0651. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News