KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyatakan bahwa pemerintah sedang merencanakan pengembangan sistem digital untuk memantau pergerakan komoditas kelapa sawit dari hulu.
Anggota DEN, M.Firman Hidayat mengatakan bahwa sistem canggih ini akan serupa dengan sistem yang sudah ada yakni Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara). Nantinya, sistem ini akan mencakup pemantauan konsumsi domestik maupun ekspor, dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi dan penerimaan negara, baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Baca Juga: BPDPKS Catat Ekspor Produk Turunan CPO Telah Capai 65% hingga Oktober 2024 "Kita juga akan membangun sistem yang sama (Simbara) untuk kelapa sawit," kata Firman dalam Seminar Indef di Jakarta, Kamis (21/11).
Menurutnya, dengan sistem digital ini maka pemerintah dapat memonitor pergerakan komoditas secara transparan, mencegah kebocoran, serta mengoptimalkan penerimaan negara.
Firman menambahkan, keberhasilan digitalisasi di sektor batubara telah memberikan banyak pelajaran. Sejak diluncurkan tahun 2022, Simbara hanya mencakup komoditas batura bara. Namun ke depannya pemerintah akan memperluas penggunaan Simbara terhadap dua komoditas lainnya, yakni nikel dan timah.
Baca Juga: Kemenkeu Sebut Sejak Ada Simbara, Realisasi PNBP Turut Terdongkrak Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan komitmennya untuk mengejar para pengusaha nakal sawit yang tidak membayar pajak ke kas negara. Pemerintah akan terus melakukan monitor terhadap pengusaha nakal tersebut agar dapat melaksanakan kewajibannya.
Komitmen Airlangga tersebut muncul setelah adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa ada sekitar 300 pengusaha nakal yang tidak membayarkan pajaknya ke negara dengan nilai Rp 300 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Putri Werdiningsih
