KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih belum optimal. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBD banyak yang belum fokus digunakan untuk memperbaiki layanan dan menyelesaikan prioritas kebutuhan daerah. Anggaran daerah paling banyak dihabiskan untuk administrasi dan birokrasi sehingga tidak memberi manfaat bagi masyarakat.

Dalam acara Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Rapat Kerja Nasional Apkasi, Sabtu lalu (19/6), Sri Mulyani mewanti-wanti kepala daerah agar benar-benar melihat dan mempelajari bagaimana meredesain program dan kegiatannya. Sehingga uang APBD benar-benar bisa berasa dan berdampak positif bagi masyarakat.

Indikator yang menjadi masalah yaitu porsi belanja pegawai yang sangat besar sekitar 32,4% dari rata-rata APBD atau Rp 385 triliun. Jika dibandingkan dengan APBN, porsi belanja untuk pegawai hanya sekitar 16%, sehingga belanja yang lain bisa dipakai untuk membangun infrastruktur seperti sanitasi, air bersih, untuk jembatan, dan sekolah.

“Itulah pentingnya memprioritaskan yang benar bagi belanja. Kalau sebagian besar belanja hanya untuk pegawai, dan kemudian pegawai tersebut hanya membuat kegiatan bagi mereka saja anggaran APBD yang sekitar Rp 800 triliun hasilnya sangat minimal bagi masyarakat kita,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: BPKP sebut 40% belanja Pemda tidak ada manfaatnya

Di kabupaten terlihat deviasi anggaran APBD lebih tinggi. Sebagai contoh Kabupaten Bangkalan yang 50% anggaran ABPD habis untuk belanja pegawai. Sedangkan belanja pegawai paling rendah di Kabupaten Berau sebesar 22%. Secara keseluruhan rata-rata APBD kabupaten sebanyak 33,5% anggaran digunakan untuk belanja pegawai.

Selain itu, Sri Mulyani menyampaikan, anggaran untuk infrastruktur di daerah juga masih sangat rendah, yaitu sekitar 13,7%. Meski begitu, ia mengapresiasi kabupaten Ogan Komering Ilir karena anggaran infrastrukturnya cukup besar yaitu 25%. "Saya harap ini akan meningkat lagi," kata Sri Mulyani.

Sebaliknya, Sri Mulyani prihatin karena terdapat kabupaten yakni Kabupaten Lampung Utara  yang anggaran infrastrukturnya cuma 4,32%. “Ini sangat kecil. Artinya APBD itu hanya habis untuk hal-hal lain saja yang tidak ada hasil yang dirasa dan dilihat oleh masyarakat. Ini harus segera di evaluasi dengan serius untuk seluruh pemerintah daerah,” imbuh Sri Mulyani.

Selanjutnya: Kemendagri dorong pemda mempercepat realisasi belanja pada 3 sektor ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat