KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Majelis Umum PBB akhirnya menyetujui rencana anggaran senilai US$ 6 miliar untuk operasional misi penjaga perdamaian selama satu tahun ke depan.

Anggota Majelis Umum PBB yang berjumlah 193 negara pada hari Selasa (29/6), sepakat membiayai 12 misi penjaga perdamaian untuk tahun depan.

Anggaran tersebut akan secara resmi diadopsi oleh Majelis Umum pada hari Rabu (30/6) dan berlaku hingga 30 Juni 2022.

Pejabat tinggi PBB pada hari Senin (28/6) mengatakan bahwa misi penjaga perdamaian PBB telah disarankan untuk mulai menyiapkan rencana darurat jika anggaran baru tidak diadopsi pada 30 Juni.

Dari 12 misi utama tahun ini, mayoritas berada di Afrika dan Timur Tengah yang memang sarat akan konflik berkepanjangan.

Proses pengambilan keputusan sempat terhambat karena adanya perubahan pada prosedur negosiasi, masalah dengan logistik dan pembicaraan keras antara China dengan negara-negara Barat.

Baca Juga: Lebih dari 8.500 tentara anak terjun ke medan konflik sepanjang 2020

Alotnya perdebatan mengancam misi penjaga perdamaian PBB tidak akan lagi mendapat pembiayaan untuk tahun depan.

"Ketidakmampuan kami untuk menghormati tenggat waktu menempatkan seluruh arsitektur penjaga perdamaian dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata diplomat Uni Eropa Thibault Camelli, seperti dikutip dari Reuters.

Melansir laporan Reuters hari Senin (28/6), jika tenggat waktu 30 Juni terlewatkan, maka Sekretaris Jenderal Antonio Guterres hanya dapat menghabiskan uang untuk menjaga aset PBB dan memastikan perlindungan staf dan penjaga perdamaian.

Sampai saat ini Amerika Serikat masih jadi penyokong dana utama untuk misi perdamaian PBB dengan menyumbang 28% dari total anggaran. Disusul oleh China dengan 15,2% dan Jepang dengan 8,5%.

Selanjutnya: Misi penjaga perdamaian PBB terancam dihentikan karena masalah anggaran