KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Pada hari Kamis (1/7) nanti, misi penjaga perdamaian PBB bisa jadi akan ditutup secara global jika Majelis Umum PBB tidak dapat menyetujui anggaran baru untuk tahun ini hingga 30 Juni 2022.

Saat ini PBB berharap Majelis Umum, yang beranggotakan 193 negara, bisa menyetujui anggaran baru yang nilainya mencapai US$ 6 miliar untuk satu tahun.

Dilansir dari Reuters, beberapa diplomat menyalahkan perubahan pada prosedur negosiasi, masalah dengan logistik dan pembicaraan alot yang mengadu China dengan negara-negara Barat atas keterlambatan dalam mencapai kesepakatan.

Catherine Pollard, kepala strategi manajemen, kebijakan dan kepatuhan PBB, mengatakan ada 12 misi penjaga perdamaian yang telah diminta untuk mempersiapkan rencana darurat jika permintaan anggaran tidak diterima.

Baca Juga: PBB: Lebih dari 8.500 tentara anak terjun ke medan konflik pada tahun 2020

Sebagian besar misi tersebut ada di Afrika dan Timur Tengah yang memang sarat akan konflik berkepanjangan.

"Pada saat yang sama, kami tetap berharap dan yakin bahwa negara-negara anggota akan menyelesaikan negosiasi mereka," ungkap Pollard.

Ia menekankan bahwa jika melewati tenggat waktu pada 30 Juni, maka Sekretaris Jenderal Antonio Guterres hanya dapat menghabiskan uang untuk melindungi aset-aset PBB dan memastikan perlindungan staf dan penjaga perdamaian.

Kepala penjaga perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix mengatakan misi akan sangat terbatas dan tidak dapat melakukan tindakan seperti melindungi warga sipil, membantu mengatasi Covid-19 dan mendukung upaya serta mediasi politik.

Sampai tahun ini, Amerika Serikat masih jadi donatur terbesar untuk misi penjaga perdamaian PBB dengan menyumbang 28% dari total anggaran. Disusul oleh China dengan 15,2% dan Jepang dengan 8,5%.

Selanjutnya: Resolusi PBB terkait penghapusan embargo ekonomi Kuba, AS kembali menentang