JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak ingin disalahkan atas pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah. Ketua MK, Mahfud MD membenarkan, pada 19 Desember 2006, MK pernah memutuskan bahwa keberadaan Pengadilan Tipikor Jakarta inkonstitusional. Soalnya, Pengadilan Tipikor Jakarta dibentuk berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Padahal, menurut MK, pengadilan Tipikor harus dibentuk berdasarkan Undang-Undang tersendiri. MK waktu itu memerintahkan agar pemerintah dan DPR membuat payung hukum sendiri untuk Pengadilan Tipikor Jakarta supaya menjadi konstitusional. "MK memberikan waktu selama tiga tahun," jelas Mahfud di Gedung MK, Jumat (4/11).
MK tidak pernah perintahkan membentuk pengadilan Tipikor daerah
JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak ingin disalahkan atas pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah. Ketua MK, Mahfud MD membenarkan, pada 19 Desember 2006, MK pernah memutuskan bahwa keberadaan Pengadilan Tipikor Jakarta inkonstitusional. Soalnya, Pengadilan Tipikor Jakarta dibentuk berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Padahal, menurut MK, pengadilan Tipikor harus dibentuk berdasarkan Undang-Undang tersendiri. MK waktu itu memerintahkan agar pemerintah dan DPR membuat payung hukum sendiri untuk Pengadilan Tipikor Jakarta supaya menjadi konstitusional. "MK memberikan waktu selama tiga tahun," jelas Mahfud di Gedung MK, Jumat (4/11).
