KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai mematangkan rencana pengembangan mobil nasional dengan menargetkan produksi massal paling lambat pada 2028. Proyek tersebut akan menjadi salah satu program strategis yang memperoleh dukungan pendanaan dari Danantara Development Management Fund (DDMF).

Target produksi mobil nasional itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 pada Sidang Paripurna DPR, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan DDMF akan berperan dalam penyiapan, pengembangan, hingga pembiayaan sejumlah proyek strategis nasional. Selain mobil listrik nasional, dana tersebut juga akan diarahkan untuk mendukung proyek motor nasional dan pembangunan Giant Sea Wall.

Pengamat otomotif Bebin Djuana menilai target produksi massal mobil nasional pada 2028 masih realistis. Namun, keberhasilan target tersebut sangat bergantung pada mitra industri yang dipilih pemerintah.

"Seberapa realistis tergantung siapa yang diajak kerja sama," kata Bebin kepada Kontan, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga: Star Energy Geothermal Jelaskan Alur Pembayaran Bonus Produksi Geothermal ke Daerah

Menurut Bebin, proses pengembangan dan produksi mobil nasional dapat berlangsung lebih cepat apabila pemerintah menggandeng perusahaan otomotif yang telah memiliki pengalaman dalam produksi massal sekaligus jaringan ekspor. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu membangun seluruh ekosistem industri dari awal.

Meski demikian, pemerintah perlu memastikan kesiapan ekosistem pendukung agar proyek mobil nasional tidak berhenti pada tahap perencanaan. Sinkronisasi antarkementerian, regulasi yang jelas, serta konsistensi kebijakan menjadi sejumlah aspek penting yang harus dipersiapkan.

"Bagaimana mempersiapkan peraturan, mensinergikan beberapa departemen agar satu visi dan misi? Bisakah industri ini tidak diganggu agar bisa fokus bekerja?" ujarnya.

Dari sisi pasar, Bebin menekankan bahwa mobil nasional harus mampu bersaing dengan produk yang sudah tersedia, baik dari aspek kualitas maupun harga. Oleh sebab itu, penentuan mitra strategis menjadi salah satu faktor kunci dalam proyek tersebut.

Bebin juga mendorong pemerintah menyiapkan skema insentif fiskal agar harga mobil nasional dapat lebih terjangkau. Selain itu, dukungan pembiayaan dari perbankan pemerintah dengan suku bunga yang ringan dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap kendaraan nasional.

Menurut dia, skema tersebut penting agar mobil nasional tidak hanya memenuhi aspek produksi di dalam negeri, tetapi juga benar-benar dapat dibeli oleh masyarakat luas, termasuk pekerja muda yang baru memasuki dunia kerja.

"Barulah layak disebut mobil nasional. Barulah rakyat bisa merasakan mobil berkualitas dengan harga bersahabat," kata Bebin.

Manfaatkan Pabrik yang Sudah Ada

Dari sisi investasi, pemerintah dinilai tidak harus selalu membangun fasilitas produksi baru dari nol. Menurut Bebin, pemanfaatan fasilitas atau pabrik otomotif yang sudah tidak aktif dapat menjadi salah satu alternatif untuk menekan kebutuhan investasi sekaligus mempercepat realisasi produksi.

Baca Juga: Bursa Komoditas Strategis Segera Hadir, Ini Respons Pelaku Industri Sawit dan Nikel

Langkah tersebut juga berpotensi membuat proses pengembangan mobil nasional lebih efisien karena sebagian infrastruktur produksi telah tersedia.

Bebin menilai pengembangan industri otomotif memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian. Industri ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja di pabrik kendaraan, tetapi juga melibatkan rantai pasok yang panjang dari sektor hulu hingga hilir.

Karena itu, realisasi proyek mobil nasional berpotensi mendorong penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah sekaligus mengembangkan industri komponen dan sektor pendukung lainnya.

Mobil Listrik dan Penghematan BBM

Sebelumnya, Prabowo juga menyinggung manfaat kendaraan listrik saat peluncuran motor listrik. Ia menyebut penggunaan motor listrik dapat menghemat konsumsi bahan bakar hingga 50% dibandingkan kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

Dengan target produksi massal mobil nasional pada 2028, pemerintah kini menghadapi sejumlah pekerjaan rumah untuk memastikan proyek tersebut dapat masuk ke tahap komersialisasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News