KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Target pemerintah untuk memulai produksi massal mobil nasional paling lambat pada 2028 memasuki fase yang lebih krusial. Selain pembangunan fasilitas manufaktur, pemerintah harus segera menetapkan produk, mitra teknologi, rantai pasok, hingga strategi untuk merebut pasar kendaraan di Indonesia.

Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menilai, target produksi massal pada 2028 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun industri otomotif nasional. Sejumlah fondasi manufaktur mulai dipersiapkan, termasuk rencana finalisasi fasilitas PT Pindad di Subang.

"Target produksi massal pada 2028 menunjukkan target yang sangat serius. Fondasi manufakturnya sudah mulai disiapkan," kata Yannes kepada Kontan, Rabu (19/8/2026).

Yannes memperkirakan fasilitas tersebut dapat memiliki kapasitas awal sekitar 50.000-100.000 unit per tahun. Namun, menurut dia, tantangan utama bukan sekadar membangun pabrik, melainkan memastikan keputusan strategis terkait kendaraan yang akan dikembangkan dapat segera ditetapkan.

Pemerintah perlu segera menentukan segmen pasar, captive market, rentang harga, desain, hingga mitra platform kendaraan. Sebab, pengembangan kendaraan penumpang baru umumnya membutuhkan waktu sekitar 24-36 bulan sejak desain dibekukan hingga produksi perdana, di luar waktu yang diperlukan untuk menyiapkan tooling pemasok.

Apabila keputusan strategis tersebut telah final sekitar pertengahan 2027, Yannes menilai produksi pada 2028 masih memungkinkan dimulai dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang ditingkatkan secara bertahap.

Baca Juga: Asumsi RAPBN 2027 Terlalu Tinggi, Subsidi Energi Terancam Membengkak

Pada tahap awal, beberapa komponen bernilai tinggi masih berpotensi didatangkan dari luar negeri apabila kemampuan pasokan domestik belum memadai. Komponen tersebut mencakup sel baterai, semikonduktor daya, drivetrain, battery management system (BMS), unit kontrol elektronik, serta sebagian perangkat lunak.

Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan roadmap lokalisasi sejak awal. Selain memastikan hak kekayaan intelektual (HaKI) desain berada di dalam negeri, pengembangan pemasok lokal juga perlu dilakukan secara terstruktur sehingga peningkatan TKDN tidak mengorbankan kualitas maupun daya saing kendaraan.

Persaingan Mobil Listrik Semakin Ketat

Dari sisi pasar, peluang pengembangan mobil nasional masih terbuka. Namun, persaingan kendaraan listrik (EV) di Indonesia saat ini jauh lebih ketat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Yannes mengatakan pasar EV domestik semakin dipenuhi merek asal China yang menawarkan harga agresif, desain menarik, teknologi digital, serta ekosistem penjualan, servis dan suku cadang yang semakin matang.

"Mobil nasional tidak cukup hanya hadir dengan label lokal atau harga yang sedikit lebih murah. Ia harus punya diferensiasi yang nyata, baik dari sisi biaya, desain, teknologi maupun layanan purnajual," ujarnya.

Menurut Yannes, proyek mobil nasional dapat menjadi instrumen untuk membangun kemampuan industri domestik. Pengembangan tersebut mencakup penguasaan HaKI desain, arsitektur kendaraan, BMS, drivetrain hingga perangkat lunak.

Upaya tersebut juga perlu dibarengi dengan pendalaman industri pemasok lokal. Dengan demikian, mobil nasional harus dirancang untuk berkompetisi secara langsung di pasar, bukan semata-mata mengandalkan proteksi maupun pengadaan pemerintah sebagai pasar utama.

Sementara itu, pengamat otomotif Bebin Djuana menilai target produksi massal 2028 masih realistis. Namun, realisasi target tersebut sangat bergantung pada mitra yang dipilih pemerintah.

"Seberapa realistis tergantung siapa yang diajak kerja sama," kata Bebin kepada Kontan, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga: Penjualan Global WashTower Tembus 3,2 Juta Unit, LG Perkuat Pasar Indonesia

Menurut dia, proses produksi dapat berlangsung lebih cepat apabila pemerintah menggandeng merek yang telah memiliki pengalaman produksi massal dan jaringan ekspor. Dengan strategi tersebut, pengembangan industri otomotif nasional tidak harus sepenuhnya dimulai dari nol.

Bebin juga mendorong pemerintah mempersiapkan ekosistem pendukung, mulai dari regulasi hingga sinkronisasi kebijakan antarkementerian. Ia mengingatkan agar proyek mobil nasional tidak berhenti sebatas wacana.

Kebutuhan Investasi Mobil Nasional

Dari sisi investasi, Yannes memperkirakan kebutuhan belanja modal untuk membangun kapasitas produksi awal sebesar 50.000 unit per tahun mencapai sekitar Rp7 triliun-Rp11 triliun.

Sementara itu, untuk kapasitas produksi 100.000 unit per tahun, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp13 triliun-Rp18 triliun.

Besaran investasi tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman proses produksi yang dilakukan di dalam negeri, termasuk stamping, welding, painting, assembly, serta fasilitas riset dan pengembangan.

Angka tersebut belum mencakup investasi yang dibutuhkan pabrik pemasok komponen maupun modal kerja. Untuk volume produksi 50.000 unit per tahun saja, kebutuhan modal kerja diperkirakan mencapai Rp2 triliun-Rp3 triliun.

"Perkiraan kasar total kebutuhan ekosistem hingga tahun kelima diperkirakan berada di kisaran Rp28 triliun-Rp41 triliun," ujar Yannes.

Besarnya kebutuhan pendanaan membuat peran Danantara Development Management Fund (DDMF) menjadi penting. Pemerintah sebelumnya menyatakan DDMF akan menjadi sumber pendanaan bagi sejumlah proyek strategis, termasuk mobil listrik nasional, motor nasional dan pembangunan Giant Sea Wall.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan target produksi massal mobil nasional paling lambat pada 2028 dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 pada Sidang Paripurna DPR, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Eagle High Plantations (BWPT) Optimis Pertumbuhan Kinerja Berlanjut Paruh Kedua 2026

Menurut Yannes, DDMF dapat berfungsi sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang sekaligus katalis untuk menarik investasi swasta. Namun, dukungan pendanaan tersebut harus berjalan beriringan dengan kesiapan industri dan pasar.

Bebin menambahkan, pemerintah tidak harus membangun seluruh fasilitas produksi dari awal. Pemanfaatan pabrik yang sudah tidak aktif dapat menjadi salah satu pilihan untuk menekan kebutuhan investasi sekaligus mempercepat dimulainya produksi.

Di sisi konsumen, ia juga mendorong pemberian insentif fiskal serta dukungan pembiayaan dari bank pemerintah dengan bunga ringan agar mobil nasional dapat dijangkau lebih banyak masyarakat.

"Barulah layak disebut mobil nasional. Barulah rakyat bisa merasakan mobil berkualitas dengan harga bersahabat," kata Bebin.

Dengan demikian, target produksi massal mobil nasional pada 2028 tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pendanaan. Pemerintah perlu segera mengunci mitra, produk, teknologi, fasilitas produksi, rantai pasok dan skema pembiayaan konsumen agar proyek tersebut dapat bergerak dari tahap perencanaan menuju komersialisasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News