KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kawasan Jabodetabek mencatat, lebih dari 4,4 juta pergerakan komuter setiap hari. Sekitar 1,5 juta perjalanan di antaranya berasal dari wilayah Bodetabek menuju Jakarta.

Tingginya mobilitas masyarakat Jabodetabek itu membutuhkan sistem transportasi yang lebih terintegrasi.  Hingga kini, pengelolaan transportasi kawasan aglomerasi masih dilakukan secara terpisah oleh berbagai institusi lintas wilayah dan kewenangan.

Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra mengatakan, tingginya perjalanan komuter menunjukkan perlunya integrasi pelayanan dan tata kelola transportasi di kawasan aglomerasi Jakarta.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

“Lebih dari 1,5 juta perjalanan komuter dari Bodetabek menuju Jakarta setiap hari. Sehingga terdapat kebutuhan nyata integrasi pelayanan, tata kelola, dan sistem transportasi kawasan aglomerasi Jakarta,” ujar Taufiq, dalam keterangannya, Selasa (26/5). 

Kehadiran Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta diharapkan menyinkronkan perencanaan lintas wilayah dan sektor agar layanan transportasi lebih terhubung dan berkualitas.

Di lapangan, tantangan integrasi masih cukup besar. Layanan Transjabodetabek yang kini melayani 18 rute hingga wilayah Bodetabek, sebagian besar masih dibiayai APBD DKI Jakarta. Sementara daerah yang dilayani belum memiliki mekanisme kontribusi yang jelas.

Baca Juga: KAI Layani 960.893 Pelanggan Selama Long Weekend Kenaikan Yesus Kristus

Selain itu, tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan fragmentasi pengelolaan aset transportasi lintas wilayah juga dinilai menyulitkan integrasi layanan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai integrasi kelembagaan transportasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. “Mobilitas masyarakat Jabodetabek tidak lagi dapat dilihat secara terpisah berdasarkan batas administrasi wilayah. Integrasi transportasi publik perlu terus diperkuat,” kata Pelaksana Harian Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ujang Harmawan.

Sementara itu, Direktur Asia Tenggara Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Gonggomtua Sitanggang mengatakan, ITDP bersama ViriyaENB berupaya menghadirkan pemodelan transportasi skala aglomerasi Jabodetabek berbasis data.

“Pemodelan berbasis data ini diharapkan menjadi fondasi perencanaan dan pengambilan kebijakan transportasi berkelanjutan di Jabodetabek ke depan,” ujar Gonggom.

Maka, perlu pembentukan kelembagaan transportasi terintegrasi di Jabodetabek sebagai entitas penyelenggara layanan lintas wilayah. Ini  menjadi wadah integrasi yang memberikan kepastian hukum, standar layanan, dan mekanisme pembiayaan bersama bagi seluruh daerah di kawasan Jabodetabek.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News