KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan mulai besok, Kamis (7/5) seluruh moda transportasi diperbolehkan untuk beroperasi untuk melayani kepentingan tertentu. Melihat langkah ini, beberapa anggota komisi V DPR menganggap pemerintah tak serius mengatasi Covid-19.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat Irwan berpendapat, kebijakan yang diambil ini  menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak fokus dalam menyelamatkan manusia dan menghentikan penyebaran Covid-19.

Padahal, dia berpendapat, masyarakat di daerah sudah benar-benar melakukan pembatasan keluar-masuk orang,

KB Bank Buka Babak Baru dengan NGBS, Layani Nasabah Lebih Personal

Baca Juga: Ini kriteria orang yang boleh lakukan perjalanan selama pandemi Covid-19

"Di daerah semangatnya memutus Covid, sampai jalan tikus ditutup, tetapi kemudian hari ini dipertontonkan lagi bagaimana tanggung jawab penagangann covid-19 ini tidak serius. Ini membuat saya makin yakin bahwa 2 bulan ke depan dimana puncak covid, benar-benar menjadi masa rawan bagi republik ini," ujar Irwan dalam rapat kerja yang digelar secara virtual, Rabu (6/5).

Irwan berpendapat, bila moda transportasi masih tetap diberikan kelonggaran-kelonggaran, maka penyebaran virus Covid-19 tidak akan bisa segera terhenti.

"Kita masih di lereng, tetapi kita sudah percaya diri memberikan relaksasi transportasi, yang mana transportasi  Ini bukti penyebaran [Covid-19]di luar Pulau Jawa," lanjut Irwan.

Hal senada pun disampaikan oleh anggota Komisi V DPR Laksmi Indaryani. Dia berpendapat, pemerintah tak serius dalam mencegah penularan Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai perubahan aturan yang ada.

"Saya pikir pemerintah itu belum serius alias mencla-mencle. Siang tempe, besok tahu. Besok apa lagi kita tidak tahu," kata Laksmi.

Menurut dia, perlu ada ketegasan pemerintah dalam menetapkan mana perjalanan yang betul-betul dilarang. Pasalnya, hal ini bisa menimbulkan kebingungan kepada masyarakat.

Baca Juga: Kembali beroperasi, Garuda Indonesia sudah buka reservasi penerbangan sore ini

Laksmi berpendapat, meski pemerintah sudah menerapkan larangan mudik pun, masih banyak masyrakat yang memilih untuk pulang kampung terlebih dahulu.

Bahkan, dia pun berpendapat pemerintah harus tegas dalam mengizinkan orang-orang yang memang akan melakukan tugas tertentu. Menurut dia, hal ini tidak hanya dikhususkan bagi orang-orang dengan jabatan tertentu, mengingat semua orang bisa saja terinfeksi Covid-19.

"Kalau menurut saya ditegaskan lagi siapa yang boleh naik kereta, seperti apa yg boleh naik pesawat. Bukan itu menteri, bukan itu DPR, bukan pengusaha atau siapapun, tapi orang yang di data itu yang tidak terkena corona, dia yang boleh pergi," kata Laksmi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto