JAKARTA. Calon Panglima TNI, Jenderal Moeldoko mendapatkan penilaian bersih atas rekam jejaknya dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin memaparkan laporan tersebut sebelum pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon panglima TNI di ruang Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (21/8). Prosedur pengecekan ke Komnas HAM dan KPK ini dilakukan sebagai bagian dari proses pemilihan calon panglima TNI. Tahun 2013, proses pengecekan dipimpin oleh politisi senior PDI-P tersebut dan dilaksanakan Senin (19/8). "Komnas HAM tidak pernah mendapat laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai kesan negatif Moeldoko," ujar Hasanuddin. Mengenai operasi sajadah ketika Moeldoko menjabat sebagai Pangdam Siliwangi, Komnas HAM telah melakukan investigasi. Hasilnya, Moeldoko tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM. "Komnas HAM juga mengharapkan ada kerja sama lebih lanjut dengan institusi TNI dalam bentuk latihan, penyelenggaraan, dan penyelidikan bersama," tutur Hasanuddin. Hasanuddin menambahkan, pimpinan KPK juga menyatakan bahwa TNI sejak di bawah kepemimpinan Laksamana Agus Suhartono telah melakukan MoU dengan KPK. Isi MoU itu, TNI berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi. "Jadi, rekam jejak Moeldoko tidak ada masalah," kata Hasanuddin.
Moeldoko dinilai tidak pernah langgar HAM
JAKARTA. Calon Panglima TNI, Jenderal Moeldoko mendapatkan penilaian bersih atas rekam jejaknya dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin memaparkan laporan tersebut sebelum pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon panglima TNI di ruang Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (21/8). Prosedur pengecekan ke Komnas HAM dan KPK ini dilakukan sebagai bagian dari proses pemilihan calon panglima TNI. Tahun 2013, proses pengecekan dipimpin oleh politisi senior PDI-P tersebut dan dilaksanakan Senin (19/8). "Komnas HAM tidak pernah mendapat laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai kesan negatif Moeldoko," ujar Hasanuddin. Mengenai operasi sajadah ketika Moeldoko menjabat sebagai Pangdam Siliwangi, Komnas HAM telah melakukan investigasi. Hasilnya, Moeldoko tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM. "Komnas HAM juga mengharapkan ada kerja sama lebih lanjut dengan institusi TNI dalam bentuk latihan, penyelenggaraan, dan penyelidikan bersama," tutur Hasanuddin. Hasanuddin menambahkan, pimpinan KPK juga menyatakan bahwa TNI sejak di bawah kepemimpinan Laksamana Agus Suhartono telah melakukan MoU dengan KPK. Isi MoU itu, TNI berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi. "Jadi, rekam jejak Moeldoko tidak ada masalah," kata Hasanuddin.
