KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta mahasiswa tidak memaksakan kehendak agar Presiden Joko Widodo mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi. Moeldoko mengaku menyampaikan permintaan itu saat bertemu pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah perguruan tinggi pada Kamis (3/10) kemarin. 

"Kemarin saya pesan kepada mahasiswa, jangan pakai bahasa 'pokoknya' lah. Kita itu memikirkan negara itu persoalannya besar, semua harus dipikirkan, semua harus didengarkan," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/10). 

Baca Juga: Romli Atmasasmita: Presiden Jokowi bisa dimakzulkan kalau terbitkan Perppu KPK

NPL Berhasil Ditekan, KB Bank Optimis Bukukan Laba Bersih di Tahun 2025

Dalam pertemuan dengan Moeldoko kemarin, hadir diantaranya pimpinan BEM dari Universitas Trisakti, Universitas Paramadina, Universitas Tarumanagara, dan Ukrida. Menurut Moeldoko, pertemuan tersebut menunjukkan bahwa Istana tidak menutup diri pada masukan yang diberikan. 

"Jadi kita itu dalam mengelola negara betul-betul mau mendengarkan, oleh karena itu temen temen mahasiswa ingin diskusi, ya kita tampung. Apa sih yang dipikirkan, kita dengerin dengan baik," kata dia. 

Kendati demikian, Moeldoko juga mengaku memberi pemahaman kepada mahasiswa bahwa dalam bernegara banyak masukan yang harus didengar. Terkait revisi UU KPK ini misalnya, ada juga masukan dari parpol pendukung Jokowi yang justru bersebrangan dengan aspirasi mahasiswa. 

"Bukan hanya mahasiswa saja yang didengar, semua nya juga didengar oleh Presiden. Itu lah presiden juga membuka pintu istana seluas-luasnya, semuanya didengarkan dengan baik," kata dia. 

Baca Juga: Terkait Perppu KPK, Jokowi terjebak di antara ancaman parpol dan ultimatum mahasiswa

Namun, usai pertemuan dengan Moeldoko kemarin, mahasiswa tetap mendesak agar Presiden segera menerbitkan Perppu KPK. "Kita komunikasi untuk arahnya menunggu kepastian dari pihak negara bahwa substansi kita, khususnya di UU KPK ada kepastian. Minimal dari Pak Jokowi selaku eksekutif bisa ada statement mengeluarkan Perppu," ujar usai Presiden Mahasiswa Trisakti Dino Ardiansyah. 

Editor: Tendi Mahadi