KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pernyataan Calon Presiden No.02 Prabowo Subianto soal kebocoran anggaran hingga Rp 500 triliun menyulut kontroversi. Kini giliran Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menantang Prabowo untuk segera melaporkan kebocoran tersebut kepada penegak hukum.

"Kita punya lembaga antara lain BPK, BPKP dan KPK, kita juga punya instrumen hukum yang mengawasi dengan baik, laporkan saja,"ujar Mantan Panglima TNI ini, Jumat (8/2).

Menurutnya, hal tersebut menjadi tuduhan yang tak berdasar jika tidak ada bukti pendukung. "Jangan memberikan pandangan yang menurut saya tidak mendasari atas itu semua," tambah Moeldoko.

Maka dari itu, ia menghimbau untuk segera melaporkan jika ada yang tidak beres. Terlebih atas hal ini BPK dan BPKP bisa memeriksanya secara detail. Pun Presiden juga bisa memerintahkan kepada menteri terkait untuk melakukan langkah-langkah tertentu.

Apalagi jika ada temuan yang menjurus pelanggaran pidana, pemerintah tidak segan-segan akan memprosesnya. "Apakah ada pelanggaran prosedur, administrasi, apalagi pidana, nggak ada ceritanya. Jadi ada langkah seperti itu, enggak kita biarkan seandainya ada kebocoran. Tapi besarannya yang perlu dicek lagi," tutup Moeldoko.

Sebelumnya, Prabowo saat menyampaikan pidato dalam acara HUT Ke-20 KSPI di Sports Mall Gading, Jakarta, mengatakan, kebocoran anggaran itu bisa macam-macam, salah satunya karena ada penggelembungan proyek.

Bocoran anggaran itu, menurut dia, dipicu perilaku korup yang menyasar proyek-proyek pembangunan yang saat ini dilakukan. Pada 2018 sendiri, penerimaan negara mencapai Rp 1.942,3 triliun, tumbuh 16,6% dari tahun 2017. Jumlah tersebut juga melebihi target atau 102,5% dari target yang ada di APBN 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun.

Sementara itu, total realisasi belanja negara di APBN 2018 Rp 2.202,2 triliun atau 99,2% dari target APBN 2018 dan tumbuh 9,7% dari tahun sebelumnya. Bila anggaran belanja negara bocor 25%%,  angkanya lebih dari Rp 500 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli