KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama kebijakan ekonomi nasional.

Ia memandang momentum ini sebagai fase krusial yang menuntut kesiapan instrumen fiskal dan moneter secara terkoordinasi dan presisi.

“Setiap Ramadan, konsumsi meningkat dan tekanan harga bisa muncul. Karena itu, negara harus hadir lebih awal, memastikan instrumen kebijakan bekerja sebelum gejolak terjadi,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/02/2026).

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

Menurut Misbakhun, siklus musiman kenaikan permintaan terhadap bahan pokok telah menjadi pola yang dapat dipetakan, sehingga tanpa langkah antisipatif yang matang, kondisi tersebut berpotensi menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah dan bawah yang paling rentan terhadap lonjakan harga komoditas pangan.

Baca Juga: 143 Juta Pemudik: Ini Rencana Besar Kemenhub Amankan Lebaran 2026

“Yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil. Kalau harga beras, gula, atau minyak goreng naik tidak wajar, itu langsung memukul pengeluaran rumah tangga. Maka pengendalian inflasi pangan harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, serta industri perbankan nasional dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, optimalisasi mekanisme deteksi dini terhadap potensi inflasi pangan (volatile food) dan penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dinilai menjadi langkah strategis yang harus diaktifkan sejak dini.

“Koordinasi tidak boleh setengah-setengah. Kita ingin semua otoritas bergerak dalam satu frekuensi. Jangan menunggu harga bergejolak baru bertindak. Pendekatan kita harus preventif, bukan reaktif,” lanjut Misbakhun.

Baca Juga: 143 Juta Pemudik: Ini Rencana Besar Kemenhub Amankan Lebaran 2026

Ia juga menyoroti kelancaran distribusi logistik serta pengawasan terhadap praktik spekulasi pasar sebagai aspek yang tidak boleh diabaikan. Stabilitas nilai tukar Rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan, menurutnya, turut menentukan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadan.

Menurutnya, stabilitas harga bukan sekadar angka statistik. Namun ketenangan masyarakat dalam beribadah dan menyambut hari raya.

“Kalau ekonomi stabil, perputaran usaha di daerah juga bergerak dan memberi dampak positif bagi pertumbuhan,” ungkapnya.

Selanjutnya: Rupiah Dibuka Menguat ke Rp 16.833 Per Dolar AS Hari Ini (16/2), Mayoritas Asia Naik

Menarik Dibaca: Rekomendasi 7 Drakor Thriller Kriminal Kejam, Ada Bloody Flower di Disney+

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News