KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonomi Pancasila masih dianggap sekadar konsep, pasalnya implementasi perekonomian Indonesia dinilai masih condong pada konsep ekonomi pasar liberal (Liberal Market Economy) dan monopoli. Hal ini menjadi tantangan besar bila ingin mengubah arah ekonomi Indonesia jadi lebih membumi.

Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan mengatakan, Ekonomi Pancasila menawarkan solusi yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan masyarakat.

Namun kenyataannya, wacana dan diskusi mengenai ekonomi Pancasila terhenti di era reformasi, dan saat ini sudah tidak ada lagi yang intensif mendiskusikan hal tersebut

"Sekarang diskusi ekonomi Pancasila tidak berkembang alias stagnan, dan malah menjadi jargon-jargon untuk mengumpulkan suara," jelas Anthony pada seminar nasional bertema Sistem Ekonomi Pancasila di Era Jokowi, di Auditorium Perpustakaan Nasional, Kamis (5/4).

Menurutnya, langkah presiden yang telah menciptakan Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sudah sesuai koridor merancang Ekonomi Pancasila. Apalagi saat ini masih banyak praktik ekonomi yang cenderung memonopoli sumber daya.

"Perusahaan-perusahaan besar memiliki pangsa pasar uang besar, mendekati kekuatan monopoli, membentuk oligopoli. Misalnya di penguasaan industri pakan ternak dan peternakan ayam," jelasnya.

Dengan demikian, pemerataan kesejahteraan dan kesempatan kerja menjadi minim. Menurut Anthony, pemerintah dan masyarakat seharusnya lebih perhatian terhadap kegiatan monopoli oleh perusahaan. Tak lupa, pemerintah juga harus bisa merancang kebijakan yang bisa menyejahterakan rakyat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia