KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings memberikan peringkat Baa2 terhadap seluruh penerbitan sukuk berdenominasi dolar AS yang diterbitkan Pemerintah Indonesia melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III (PPSI III). Meski mencerminkan ketahanan ekonomi nasional, peringkat tersebut masih dibayangi prospek negatif (negative outlook) akibat meningkatnya risiko kredibilitas kebijakan, tekanan fiskal, serta ketidakpastian tata kelola Danantara.

Moody’s dalam rilis pada Kamis (5/11/2026) menyatakan peringkat Baa2 berlaku untuk seluruh tranche sukuk yang diterbitkan melalui program penerbitan trust certificate PPSI III.

Sukuk tersebut merupakan instrumen berbasis jaminan pemerintah alias backed senior unsecured trust certificates. Berdasarkan ketentuan penerbitannya, sertifikat ini menjadi kewajiban langsung, tanpa syarat, dan tidak tersubordinasi dari Pemerintah Indonesia.

Baca Juga: Imbas Pernyataan MSCI, Imbal Hasil SBN Berpotensi Naik ke 7,2% di 2027

Kewajiban pembayaran sukuk memiliki kedudukan yang setara (pari passu) dengan seluruh utang eksternal senior tanpa jaminan Pemerintah Indonesia, baik yang telah ada maupun yang diterbitkan pada masa mendatang. Dana hasil penerbitan sukuk akan digunakan untuk kebutuhan pembiayaan umum pemerintah.

Moody’s menegaskan bahwa peringkat sukuk tersebut mencerminkan peringkat penerbit jangka panjang Pemerintah Indonesia, yakni Baa2 dengan prospek negatif. Namun, lembaga tersebut menekankan bahwa pemeringkatan ini tidak menyatakan penilaian terhadap kesesuaian struktur sukuk dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam laporan pemeringkatannya, Moody’s menilai Indonesia masih memiliki sejumlah kekuatan struktural yang menopang peringkat kredit Baa2. Kekayaan sumber daya alam dan kondisi demografi yang menguntungkan menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah.

Moody’s memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia akan bertahan di kisaran 5% dalam jangka pendek hingga menengah. Meski demikian, terdapat risiko penurunan moderat akibat perkembangan konflik di Timur Tengah yang berpotensi meningkatkan ketidakpastian global dan harga bahan bakar.

Dari sisi fiskal, Moody’s memperkirakan pemerintah akan tetap berupaya menjaga defisit anggaran di bawah 3% terhadap PDB. Dengan disiplin tersebut, rasio utang pemerintah diperkirakan relatif stabil di kisaran 40% terhadap PDB.

Namun, lembaga tersebut mengingatkan bahwa kebutuhan belanja pemerintah yang semakin besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan tekanan fiskal. Risiko ini semakin besar mengingat basis penerimaan negara Indonesia masih relatif lemah.

Terbatasnya kemajuan dalam memperluas basis pajak juga berpotensi menyebabkan defisit anggaran semakin melebar dalam jangka panjang. Terlebih, pemerintah terus memperluas berbagai program sosial, termasuk inisiatif ketahanan pangan dan penyediaan perumahan terjangkau.

Baca Juga: Rupiah Dibayangi Tekanan Global, BI-Rate Diproyeksi Naik Ke Level 6,25% di 2027

Salah satu perhatian utama Moody’s adalah meningkatnya risiko terhadap kredibilitas kebijakan dan kekuatan institusi Indonesia selama setahun terakhir.

Moody’s menilai berkurangnya prediktabilitas dan konsistensi dalam perumusan kebijakan, disertai komunikasi kebijakan yang dinilai kurang efektif, telah meningkatkan ketidakpastian investor.

Dampaknya terlihat dari meningkatnya volatilitas di pasar saham dan valuta asing. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, daya tarik investasi Indonesia dapat menurun dan biaya pinjaman meningkat. Pada akhirnya, kondisi ini berpotensi melemahkan kekuatan ekonomi dan fiskal negara.

Selain itu, Moody’s menyoroti ketidakpastian terkait pembiayaan dan tata kelola Danantara, terutama karena lembaga pengelola investasi tersebut memiliki kewenangan atas aset badan usaha milik negara (BUMN) serta agenda investasi yang ambisius.

Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah dan potensi kewajiban kontinjensi yang dapat membebani keuangan negara.

Meski demikian, Moody’s memperkirakan pengembangan kelembagaan Danantara ke depan dapat memberikan kejelasan lebih besar mengenai efektivitas tata kelola dan operasionalnya.

Moody’s mempertahankan prospek negatif karena menilai penurunan prediktabilitas kebijakan dan lemahnya koordinasi antarkebijakan, apabila terus berlangsung, dapat mengurangi efektivitas kebijakan pemerintah sekaligus mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah terbangun selama bertahun-tahun.

Prospek negatif tersebut juga mempertimbangkan risiko meningkatnya tekanan belanja di tengah terbatasnya basis penerimaan negara. Jika tidak diimbangi reformasi penerimaan, kondisi ini dapat mengurangi fleksibilitas fiskal pemerintah dalam jangka panjang.

Baca Juga: Sengketa Lahan Hutan Berkepanjangan, Warga Menanggung Dampak

Ketidakpastian mengenai tata kelola, skema pembiayaan, serta peran Danantara dalam kerangka ekonomi nasional juga menjadi faktor yang perlu terus dipantau, khususnya terkait potensi kewajiban kontinjensi dan risiko pelaksanaan investasi.

Dalam penilaian aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), Moody’s memberikan skor Credit Impact Score (CIS) Indonesia sebesar CIS-3. Skor ini mencerminkan tingginya paparan terhadap risiko lingkungan dan tingkat paparan moderat terhadap risiko sosial, yang sebagian tertahan oleh ketahanan institusi dan ekonomi.

Untuk profil lingkungan, Indonesia memperoleh skor E-4. Risiko utamanya berasal dari tekanan perubahan iklim fisik, terutama banjir pesisir dan kenaikan permukaan air laut yang berdampak luas terhadap produksi pertanian, infrastruktur, properti, dan ketahanan pangan.

Persoalan sampah dan polusi juga menjadi sumber risiko. Selain itu, kebutuhan lahan pertanian dan aktivitas penebangan komersial intensif meningkatkan risiko erosi tanah serta deforestasi. Sebagai negara eksportir minyak sawit, Indonesia juga memiliki paparan moderat terhadap risiko transisi karbon.

Pada aspek sosial, Indonesia memperoleh skor S-3. Kondisi demografi yang menguntungkan, ditandai populasi usia muda dan penurunan rasio ketergantungan, menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, konsentrasi kekayaan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan. Belanja pemerintah untuk sektor kesehatan dan pendidikan juga masih sedikit di bawah standar negara-negara pasar berkembang.

Sementara itu, profil tata kelola Indonesia memperoleh skor G-2, sejalan dengan negara-negara lain yang memiliki peringkat serupa. Meski demikian, Moody’s tetap mencermati perkembangan kerangka kelembagaan, penegakan hukum, dan pengendalian korupsi.

Di sisi lain, komitmen pemerintah menjaga disiplin fiskal melalui kepatuhan terhadap batas defisit anggaran serta rekam jejak Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter yang efektif menjadi faktor penopang.

Moody’s menilai peluang kenaikan peringkat dalam waktu dekat masih terbatas seiring prospek negatif yang melekat pada peringkat Indonesia.

Namun, prospek dapat kembali menjadi stabil apabila kredibilitas kebijakan pemerintah tetap terjaga melalui peningkatan kejelasan dan konsistensi kebijakan, serta komitmen nyata terhadap reformasi dan kebijakan yang mendukung stabilitas makroekonomi maupun keuangan.

Baca Juga: Ekonom Ingatkan Risiko Spaghetti Bowl Effect dari Banyaknya Trade Agreement RI

Tekanan untuk menaikkan peringkat dalam jangka panjang dapat muncul apabila pemerintah mampu meningkatkan penerimaan negara secara signifikan dan berkelanjutan. Peningkatan pendapatan akan memperkuat fleksibilitas fiskal sekaligus menyediakan ruang pembiayaan bagi program pertumbuhan, belanja sosial, dan pembangunan infrastruktur.

Peningkatan potensi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan, juga dapat mendukung kenaikan peringkat. Hal tersebut antara lain dapat dicapai melalui pendalaman pasar keuangan dan peningkatan daya saing ekonomi.

Sebaliknya, Moody’s mengidentifikasi tiga faktor utama yang dapat mendorong penurunan peringkat Indonesia.

Pertama, perubahan kebijakan fiskal yang semakin ekspansif tanpa disertai reformasi penerimaan negara, yang mencerminkan melemahnya kohesi dan koordinasi kebijakan.

Kedua, memburuknya posisi eksternal secara signifikan, misalnya akibat depresiasi rupiah berkepanjangan atau arus modal keluar. Kondisi ini dapat menekan kemampuan pemerintah membayar utang dan, dalam jangka panjang, kecukupan cadangan devisa.

Ketiga, memburuknya kondisi keuangan BUMN secara material serta rendahnya imbal hasil investasi BUMN akibat lemahnya tata kelola Danantara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News