KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Moody’s lembaga pemeringkat kredit global dalam riset 5 Februari 2026, mengingatkan agar fokus pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan melalui peningkatan belanja publik juga dinilai membawa risiko fiskal, mengingat basis penerimaan negara yang masih lemah. Meski ada upaya perbaikan administrasi pajak dan kepabeanan, rekam jejak perluasan basis pajak dinilai belum cukup kuat untuk mengimbangi rencana ekspansi belanja, termasuk program sosial seperti Makan Bergizi Gratis dan Perumahan Terjangkau. Moody’s melihat, tekanan fiskal berpotensi meningkat apabila program-program tersebut diperluas, mengingat ukuran anggaran pemerintah relatif kecil dibandingkan skala ekonomi nasional.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekertaris Negara
Prasetyo Hadi mengungkapkan, sejauh ini tidak ada belanja negara yang melanggar atau membawa risiko fiskal. Menurutnya, Batasan defisit fiskal masih tetap terjaga. Baca Juga: Pajak Terkontraksi di Tengah Pertumbuhan Ekonomi, Sinyal Bahaya Fiskal? Sebagaimana diketahui, defisit APBN 2025 mencapai 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 695,1 triliun per 31 Desember 2025. Angka ini melebar dari target awal APBN 2025 2,53% PDB dan outlook sebelumnya 2,78% PDB. Defisit tersebut juga hampir mendekati batas aman dalam Undang-Undang yakni sebesar 3% dari PDB. “Enggak, kan selama ini juga tidak ada yang dilanggar. Batasan defisit juga masih terjaga,” tutur Prasetyo kepada awak media, Senin (9/2/2026). Ia mengungkapkan, dalam pengelolaan belanja, saat ini paling penting adalah berkonsentrasi agar fundamental ekonomi Indonesia kuat, sektor riil akan terus digenjot, serta belanja pemerintah di awal tahun akan digelontorkan semaksimal mungkin. “Jadi kita optimis dengan pengelolaan kita. Komunikasi terus dilaksanakan terkait hal itu,” ungkapnya. Untuk diketahui, Moody’s memangkas outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif. Moody’s menyebut salah satu penyebabnya adalah dalam setahun terakhir terjadi penurunan konsistensi dan koherensi dalam proses perumusan kebijakan, disertai komunikasi kebijakan yang kurang efektif. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar saham dan nilai tukar, serta penurunan skor Indonesia dalam indikator tata kelola global, khususnya pada efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi. Moody’s menyebut, outlook dapat kembali stabil apabila pemerintah mampu memperkuat kejelasan dan konsistensi kebijakan serta menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi. Sebaliknya, tekanan penurunan peringkat dapat muncul jika terjadi pelebaran defisit fiskal tanpa reformasi pendapatan, pelemahan signifikan posisi eksternal, atau memburuknya kesehatan keuangan BUMN akibat lemahnya tata kelola Danantara. Namun untuk menaikkan rating dinilai masih sulit, Dalam riset yang sama Moody’s menegaskan peringkat Indonesia masih di level Baa2. Peringkat ini didukung oleh kekuatan struktural seperti kekayaan sumber daya alam dan demografi yang menguntungkan, yang menopang pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Kebijakan fiskal dan moneter yang relatif pruden juga dinilai tetap menjaga stabilitas makroekonomi.
Baca Juga: Keyakinan Konsumen Meningkat Pada Januari, Ekonom: Didorong Faktor Musiman Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
