KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Moody's Ratings (Moody's) memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia akan bertahan di kisaran 5% dalam jangka pendek hingga menengah. Di sisi lain, defisit fiskal diproyeksikan tetap terjaga di bawah 3% terhadap PDB.

Untuk menjaga defisit APBN tetap berada dalam batas tersebut, Moody’s menilai pemerintah perlu mengendalikan realisasi belanja. Pasalnya, meningkatnya peran belanja pemerintah sebagai instrumen utama pendorong pertumbuhan ekonomi berpotensi menimbulkan konsekuensi fiskal, terutama di tengah basis penerimaan negara yang masih relatif terbatas.

“Kemajuan yang terbatas dalam memperluas basis pajak meningkatkan risiko defisit fiskal yang lebih besar dari waktu ke waktu, terutama karena pemerintah memperluas program sosial, termasuk inisiatif terkait ketahanan pangan dan perumahan terjangkau,” mengutip keterangan tertulisnya, Selasa (24/2/2026).

Transformasi Dunia Kerja, Kemnaker Dorong Shopee Affiliate Buka Peluang Kerja Baru

Baca Juga: Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Turun 14% per Januari 2026, Ini Rinciannya

Moody’s juga memperkirakan rasio utang pemerintah akan tetap stabil di kisaran 40% terhadap PDB. Proyeksi ini bergantung pada konsistensi disiplin fiskal, khususnya kepatuhan terhadap batas defisit 3% dari PDB, serta posisinya yang masih lebih rendah dibandingkan median negara dengan peringkat Baa.

Namun, lembaga pemeringkat tersebut menilai kapasitas pembayaran utang Indonesia masih dibatasi oleh basis pendapatan yang rendah. Kondisi ini mempersempit fleksibilitas fiskal dan meningkatkan sensitivitas terhadap perubahan kepercayaan pasar.

Sejalan dengan itu, ketidakpastian terkait pembiayaan dan tata kelola Danantara dinilai meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan serta potensi kewajiban kontinjensi bagi negara, terutama mengingat kewenangannya dalam mengelola aset BUMN dan menjalankan agenda investasi yang ambisius.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Terbitkan Obligasi Denominasi CNH & EUR, Moody's Beri Peringkat Baa2

“Meskipun demikian, kami berasumsi bahwa pengembangan kelembagaan lebih lanjut akan memberikan kejelasan yang lebih besar seputar tata kelola dan operasi Danantara dari waktu ke waktu,” tulis keterangan tersebut.

Moody’s menambahkan, prospek negatif juga mencerminkan menurunnya prediktabilitas dalam proses perumusan kebijakan yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan serta menunjukkan penurunan kualitas tata kelola.

“Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama mapan, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan,” tandasnya.

Selanjutnya: Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Dagang Global Trump, Apa Artinya untuk IHSG?

Menarik Dibaca: Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Dagang Global Trump, Apa Artinya untuk IHSG?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News