JAKARTA. Lembaga pemeringkat kredit internasional Moody’s hari Kamis (5/12) ini mendatangi kantor Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian. Kedatangan mereka bertujuan untuk menanyakan kondisi ekonomi Indonesia terkini, termasuk perkembangan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Beberapa orang perwakilan Moody’s yang turut hadir menemui Menko Perekonomian Hatta Rajasa diantaranya Ascociate Analyst david Erickson, Vice President-Senior Analyst Srikanth Vadlamani dan Chrtistian de Guzman.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari Bank Indonesia (BI) yaitu Economyc Analyst Departement Internasional Pradanu Hadi Nugroho dan Firman Darwis. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyambut baik kedatangan romobongan Moody’s ke kantornya tersebut. Hatta bilang, Moody’s telah menanyakan beberapa hal terkait perkembangan perekonomian Indonesia. Beberapa hal yang ditanyakan diantaranya terkait perkembangan proyek Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Selain itu, ditanyakan pula mengenai pelaksanaan mekanisme pembiayaan melalui skema
Public-Private Partnership (PPP). PPP merupakan mekanisme pendanaan bagi pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan pihak pemerintah dan swasta. “Saya yakinkan mereka (Moody’s) kalau tidak ada masalah dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah,” ujar Hatta, kepada wartawan di Kantornya. Moody’s juga menyoroti mengenai permasalahan fiskal yang membelit Indonesia. Oleh karenanya mefreka juga mempertanyakan mengenai perkembangan reformasi struktural yang dilakukan oleh pemerintah. Hatta menegaskan, pihaknya telah akan terus melakukan perbaikan struktural, untuk meningkatkan perekonomian Indonesia Sementara itu, Christian de Guzman mengaku kedatangan mereka tidak terkait dengan peringkat rating kredit pemerintah Indonesia.
Hal itu ditunjukkan dengan tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia dalam level stabil atau level Baa3. Penilaian moody’s ini didasarkan kepada kondisi perekonomian Indonesia yang relatif stabil serta beban utang yang rendah. Moody’s juga menilai positif kebijakan yang memperketat defisit anggaran pemerintah. Faktor-faktor ini dinilai mampu menjaga risiko yang lebih buruk akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan dampak dari suku bunga Bank Indonesia atau BI rate yang tinggi. Meski begitu, de Guzman mengatakan tingginya beban subsidi untuk Bahan bakar Minyak telah membatasi penilaian Moody’s atas peringkat kredit pemerintah Indonesia. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Dikky Setiawan
