KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ribuan pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengeluhkan kebijakan pemerintah yang memangkas skala program unggulan Presiden Prabowo Subianto demi menghemat anggaran.

Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan pemangkasan anggaran lebih dari US$ 2 miliar melalui pengurangan jumlah penerima manfaat serta operator dapur yang terlibat dalam program tersebut.

Saat ini, terdapat hampir 28.000 dapur MBG di seluruh Indonesia. Badan Gizi Nasional (BGN) juga berencana menghentikan sementara penambahan sekitar 13.000 dapur baru sebagai bagian dari serangkaian langkah efisiensi.

Dalam rapat dengar pendapat di DPR pada Selasa (14/7/2026), tiga asosiasi pengelola dapur menyampaikan kepada komisi yang membidangi program tersebut bahwa para anggotanya telah menggelontorkan investasi dan mengurus perizinan operasional, tetapi belum dapat memulai kegiatan akibat moratorium.

Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi Klausul Imunitas Obligasi Danantara ke MK

“BGN yang meminta kami membangun dapur, mereka menyetujui perizinannya, tetapi kemudian dapur kami tidak bisa beroperasi. Kami berharap didukung, bukan justru dirugikan,” ujar Yusuf Supriadi dari Asosiasi Mitra Dapur.

Ketiga asosiasi tersebut menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap BGN apabila dana yang telah mereka keluarkan tidak dikembalikan atau dapur-dapur yang sudah dibangun tetap tidak diizinkan beroperasi.

Para operator menanggung seluruh biaya pembangunan dapur, mulai dari penyediaan bangunan, pembelian peralatan, hingga perekrutan tenaga kerja. Mereka berharap dapat mengembalikan investasi awal setelah dapur mulai beroperasi dan menerima pembayaran rutin dari BGN atas makanan yang diproduksi.

Dana yang tersisa setelah membayar bahan baku, gaji pekerja, dan biaya logistik digunakan untuk menutupi modal awal yang telah dikeluarkan.

Ketua Asosiasi Pangan dan Gizi Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), Herwil Junaidi Harefa, mengatakan bahwa setiap anggotanya menghabiskan sedikitnya Rp 1,5 miliar untuk membangun satu dapur. Menurutnya, sebagian anggota bahkan harus mengajukan pinjaman ke bank atau menjual aset demi membiayai pembangunan tersebut.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Pastikan Anggaran MBG Dipangkas, KDMP Akan Diaudit Ketat

Ia menambahkan bahwa sebelumnya para pengelola sempat menolak permintaan awal BGN untuk membangun dapur karena tingginya tantangan logistik dalam proses konstruksi di wilayah terpencil.

“Kami hanya ingin uang kami dikembalikan jika dapur kami tidak dapat beroperasi,” kata Harefa. Ia menambahkan bahwa idealnya dapur-dapur yang telah mengantongi izin tetap diperbolehkan melanjutkan operasional.

Harefa menyebutkan sekitar 1.200 dapur di wilayah terpencil sebenarnya telah siap beroperasi, tetapi belum dapat berjalan akibat kebijakan moratorium.

Anggota DPR, Irma Suryani, mengatakan komisi terkait akan menyampaikan keluhan para operator dapur tersebut kepada BGN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News