KONTAN.CO.ID - Perundingan untuk mereformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan memperpanjang moratorium yang melarang penerapan bea masuk atas transmisi elektronik seperti unduhan digital memasuki hari terakhir pada Minggu (29/3/2026) tanpa ada terobosan yang terlihat. Mengutip
Reuters, menurut tiga orang diplomat, para menteri perdagangan sedang bekerja dalam pertemuan WTO di Kamerun untuk menutup perbedaan antara Amerika Serikat dan India terkait perpanjangan moratorium e-commerce yang akan berakhir bulan ini. Perpanjangan moratorium ini dipandang sebagai ujian relevansi WTO, menyusul satu tahun gejolak perdagangan yang dipicu tarif serta gangguan besar akibat konflik Timur Tengah.
India memberi sinyal bersedia menerima perpanjangan selama dua tahun, kata tiga diplomat. Namun, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan Washington tidak tertarik pada perpanjangan sementara, melainkan hanya menginginkan perpanjangan permanen. Para pemimpin bisnis menilai perpanjangan tersebut sangat penting untuk menjamin kepastian, karena mereka khawatir bea masuk dapat diberlakukan jika moratorium berakhir. Ada sejumlah usulan bahwa AS bisa menerima “jalur menuju permanen” melalui perpanjangan selama 10 tahun, kata seorang diplomat Barat. Seorang diplomat kedua mengatakan perpanjangan lima hingga 10 tahun sedang dijajaki. Sementara diplomat ketiga menyebut kecil kemungkinan seluruh anggota WTO akan setuju memperpanjang lebih dari dua tahun.
Baca Juga: Pakistan Jadi Tuan Rumah: Mungkinkah AS-Iran Berdamai di Tengah Ancaman Perang? Draf dokumen baru yang dilihat Reuters pada Sabtu malam mengusulkan dukungan bagi negara-negara anggota berkembang, serta mencantumkan klausul peninjauan. Perpanjangan moratorium secara permanen akan memberi keyakinan bagi AS untuk tetap “terlibat penuh” dalam badan perdagangan tersebut, kata Duta Besar AS untuk WTO Joseph Barloon kepada Reuters menjelang perundingan. “Jika moratorium tidak diperpanjang, AS akan menggunakannya sebagai alasan untuk menyerang WTO habis-habisan,” kata seorang diplomat senior keempat.
Reformasi
Perdebatan ini berlangsung di tengah upaya untuk menata ulang aturan WTO agar penggunaan subsidi menjadi lebih transparan, proses pengambilan keputusan lebih mudah, serta kemungkinan meninjau ulang prinsip Most-Favoured-Nation (MFN) yang memastikan para anggota memberikan manfaat perdagangan yang sama kepada semua anggota lainnya. Amerika Serikat dan Uni Eropa berpendapat bahwa China, khususnya, telah memanfaatkan aturan yang berlaku saat ini sehingga merugikan mereka. Sementara itu, pengambilan keputusan dalam sistem berbasis konsensus sering kali terhambat oleh keberatan dari negara tertentu.
Sejumlah kecil negara menentang rencana kerja reformasi yang lebih rinci, sementara sebagian besar anggota mendukungnya, kata dua diplomat senior.
Tonton: China Balas AS, Investigasi Praktik Perdagangan yang Hambat Produk China ke AS “Kami frustrasi karena menghabiskan banyak waktu membicarakan proses, padahal kami ingin segera mengerjakan pekerjaan yang sesungguhnya, yaitu mereformasi WTO,” kata seorang diplomat Barat. Memasukkan ke dalam aturan WTO sebuah kesepakatan yang dicapai oleh sebagian anggota, yang bertujuan mendorong investasi di negara berkembang, juga masih terhambat oleh India. India mengatakan kesepakatan plurilateral berisiko mengikis prinsip-prinsip dasar pendirian WTO.
