JAKARTA. Pro-kontra moratorium iklan politik pada lembaga penyiaran mencuat di permukaan. Partai politik beramai-ramai menolak keputusan tersebut dengan alasan tidak dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Masykurudin Hafidz, Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), mengatakan iklan partai politik, caleg atau individu di televisi dengan beragam cara dan sudah pasti dimaksudkan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. "Sangat banyak dan seringnya iklan seperti ini pada akhirnya memang akan mempengaruhi bawah sadar masyarakat pemilih kita," kata Masykurudin, Jumat (28/1) seperti dikutip dari Tribunnews.com.
Moratorium iklan politik jadi evaluasi Bawaslu
JAKARTA. Pro-kontra moratorium iklan politik pada lembaga penyiaran mencuat di permukaan. Partai politik beramai-ramai menolak keputusan tersebut dengan alasan tidak dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Masykurudin Hafidz, Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), mengatakan iklan partai politik, caleg atau individu di televisi dengan beragam cara dan sudah pasti dimaksudkan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. "Sangat banyak dan seringnya iklan seperti ini pada akhirnya memang akan mempengaruhi bawah sadar masyarakat pemilih kita," kata Masykurudin, Jumat (28/1) seperti dikutip dari Tribunnews.com.