Jakarta. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta penjelasan dari pemerintah terkait kebijakan yang disampaikan Presiden Joko Widodo memoratorium pembukaan lahan baru tanaman kelapa sawit. Gapki mengingatkan agar pemerintah juga turut mempertimbangkan kontribusi sawit pada pemasukan devisa negara yang cukup besar.

Juru Bicara Gapki Tofan Mahdi bilang, pihaknya sedang dan terus membangun komunikasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pihak Istana. Tujuannya adalah untuk mendengar penjelasan lebih detail lagi dari pemerintah soal kebijakan moratorium penanaman kelapa sawit di lahan baru.

"Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa sektor kelapa sawit adalah sektor strategis yang memberikan sumbangan ekspor hingga US$ 19 miliar (2015) dan angka ini jauh lebih tinggi dari devisa dari ekspor migas (sekitar US$ 12 miliar)," ujar Tofan, Minggu (17/4)

GAGASAN: Mencegah Politisasi dalam Penetapan Status Bencana Nasional

Tofa menjelaskan, Indonesia adalah produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia dengan produksi mencapai 31,5 juta ton (2015). Sektor perkebunan kelapa sawit juga menyerap tenaga kerja dan melibatkan petani kelapa sawit hingga enam juta jiwa.

Selain itu, sektor perkebunan kelapa sawit juga mendorong pengembangan wilayah-wilayah di daerah pinggiran. Bahkan ia mengingatkan, kalau Jokowi juga pernah mengakui bahwa perkebunan kelapa sawit adalah sektor strategis nasional dan harus terus dipertahankan. "Kami akan terus memantau perkembangan informasi terkait pernyataan Bapak Presiden tersebut," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News