JAKARTA. Pemerintah mengklaim langkah pembatasan penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) dapat menghemat anggaran minimal sekitar Rp 2,6 triliun per tahun. Penghematan itu berasal dari pembayaran gaji PNS. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan dengan perhitungan sederhana saja bisa ada penghematan sebesar itu. Misalnya dalam jangka satu tahun negara biasanya merekrut 100.000 PNS, jika tahun ini tak merekrut maka ada 100.000 pegawai dikali 13 bulan dan Rp 2 juta. "Rp 2 juta itu gaji pegawai paling rendah belum lagi biaya lainnya seperti perjalanan dinas dan lainnya," katanya, Kamis (25/8). Namun ia mengaku penghematan itu sekadar gambaran kasar. Pasalnya yang menghitung secara detail adalah Kementerian Keuangan. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Tasdik Kinanto, juga yakin bakal ada penghematan anggaran dari moratorium PNS ini. Namun menurutnya moratorium tak sekedar menghemat anggaran semata namun juga untuk menata ulang formasi PNS sehingga lebih baik dalam memberi pelayanan buat masyarakat.
Moratorium PNS bisa menghemat anggaran Rp 2,6 triliun
JAKARTA. Pemerintah mengklaim langkah pembatasan penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) dapat menghemat anggaran minimal sekitar Rp 2,6 triliun per tahun. Penghematan itu berasal dari pembayaran gaji PNS. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan dengan perhitungan sederhana saja bisa ada penghematan sebesar itu. Misalnya dalam jangka satu tahun negara biasanya merekrut 100.000 PNS, jika tahun ini tak merekrut maka ada 100.000 pegawai dikali 13 bulan dan Rp 2 juta. "Rp 2 juta itu gaji pegawai paling rendah belum lagi biaya lainnya seperti perjalanan dinas dan lainnya," katanya, Kamis (25/8). Namun ia mengaku penghematan itu sekadar gambaran kasar. Pasalnya yang menghitung secara detail adalah Kementerian Keuangan. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Tasdik Kinanto, juga yakin bakal ada penghematan anggaran dari moratorium PNS ini. Namun menurutnya moratorium tak sekedar menghemat anggaran semata namun juga untuk menata ulang formasi PNS sehingga lebih baik dalam memberi pelayanan buat masyarakat.