JAKARTA. Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) meminta pemerintah untuk tetap melaksanakan program hilirisasi, pengendalian produksi, dan pengendalian ekspor mineral sesuai dengan Undang-Undang No. 4/ 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Anggota Presidium MPI, Herman Afif Kusumo menuturkan, UU Minerba harus dijalankan untuk menegakkan kedaulatan bangsa atas sumber daya alam. "Ini merupakan amanat republik," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (21/11).

Catatan saja, UU Minerba mewajibkan setiap perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Penambangan (IUP) untuk melakukan hilirisasi dan membangun unit pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) sebelum Januari 2014. Beleid tersebut juga melarang ekspor mineral mentah (ore) atau konsentrat mulai 12 Januari 2014.

Herman bilang, jika dalam implementasinya tenggat waktu pelaksanaan program hilirisasi dirasa belum cukup, pemerintah bisa memberi kelonggaran waktu. Namun, harus melalui konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyamakan pemahaman.

Meski begitu, kata Herman, pemerintah harus tetap tegas kepada perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum melaksanakan kewajiban hilirisasi dan belum membangun (smelter) hingga batas waktu yang ditentukan dengan memberi sanksi dan penalti berupa larangan ekspor. "Pemerintah harus menunjukkan integritas dengan cara menjalankan UU dan memberikan punishment," jelasnya.

Staf Ahli Kementerian Koordinator bidang perekonomian Amir Sambodo bilang, kini pemerintah tengah membahas regulasi baru yang akan menjadi payung hukum kebijakan hilirisasi mineral. Aturan tersebut nantinya akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. "Tiga tahun dispensasi ini belum final, karena kami harus mendapat persetujuan DPR RI dulu, apakah sesuai dengan konsep UU Minerba," katanya kepada KONTAN, Minggu (17/11).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi