KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno merinci peta jalan transisi energi nasional yang terbagi ke dalam tiga program prioritas. 

Strategi ini mencakup langkah jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang demi mendorong percepatan penggunaan energi bersih serta menekan ketergantungan pada komoditas impor.

Eddy mengungkapkan, program jangka pendek berfokus pada percepatan elektrifikasi di sektor transportasi, industri, dan rumah tangga.

Menurutnya, penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri terus tumbuh pesat dan berpotensi melonjak drastis jika ditopang oleh skema insentif yang memadai dari pemerintah.

"Jangka pendek kita elektrifikasi, kita perbanyak elektrifikasi yang ada sekarang. Mulai elektrifikasi transportasi, kita sekarang sudah melihat bahwa satu dari lima kendaraan yang dijual di Indonesia adalah kendaraan listrik," ujarnya dalam acara Kompas.com Talks: Reformasi Subsidi Energi, Selasa (21/7/2026).

Eddy menambahkan, elektrifikasi juga menyasar perluasan jangkauan transportasi umum berbasis listrik serta pemanfaatan solar panel oleh sektor industri. 

Baca Juga: MPR Soroti Kekayaan Energi Indonesia, Tapi Mayoritas Masih Impor

Selain itu, pemerintah dan DPR tengah merancang konversi penggunaan LPG ke kompor induksi bagi rumah tangga yang akan dibagikan secara gratis pada anggaran tahun 2027 mendatang.

"Di dalam pembahasan kita dengan Kementerian ESDM, untuk anggaran 2027 sudah ada anggaran khusus untuk pemberian kompor-kompor induksi kepada rumah tangga. Diberikan gratis kompornya, diberikan gratis alat memasaknya, ada yang satu yang rata, ada yang satu yang semi bulat, dan diberikan pemasangan listriknya gratis. Nah itu kita hitung masih jauh lebih murah daripada kita impor LPG 3 kg," tuturnya.

Eddy melanjutkan, untuk jangka menengah, pemerintah memprioritaskan pengembangan sektor bioenergi melalui peningkatan porsi bauran bioetanol untuk BBM serta penguatan program B50.

Dia bilang, pengembangan tanaman bioenergi tidak perlu merusak hutan karena dapat memanfaatkan belasan juta hektare lahan terdegradasi yang ada di Indonesia.

Baca Juga: MPR: Ketergantungan Impor Energi Bikin Ketahanan Energi RI Rentan

"Menurut catatan Kementerian Kehutanan, kita punya 12,5 juta lahan yang tidak termanfaatkan, degraded land. Dan kita hanya butuh 200.000 hektare tanah untuk bisa menanam tanaman-tanaman bioenergi tersebut. Ini adalah salah satu upaya bagi kita untuk mempercepat juga transisi energi melalui pengembangan sumber-sumber bioenergi yang besar," jelasnya.

Sementara untuk jangka panjang, kata Eddy, Indonesia dinilai perlu masuk ke dalam pengembangan energi nuklir guna menjamin ketersediaan pasokan listrik yang bersih dan andal. 

Menurutnya, kebutuhan daya ini didorong oleh lonjakan konsumsi listrik masyarakat seiring bertambahnya penggunaan alat pendingin udara (AC) hingga kebutuhan pusat data.

"Nuklir itu sudah ada di dalam RUPTL. Di seluruh dunia nuklir yang tadinya tidak digunakan lagi, sekarang hidup lagi. Karena masalah teknologi, AI menghidupkan data-data center butuh energi yang bersih dan handal," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News