MPR: Kenaikan BBM seharusnya dibahas dengan DPR

JAKARTA. Ketua MPR Zulkifli Hasan mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo yang terburu-buru menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut dia, sebelum menaikkan harga BBM, pemerintah seharusnya membahas terlebih dulu dengan DPR terkait postur anggaran yang berubah.

"Tentu postur anggarannya harus dibahas bersama DPR. Kan ada uang lebih kan. Makanya postur anggarannya yang lebih itu harus dibahas dengan DPR," kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11).

Zulkifli juga mempertanyakan waktu dan jumlah besaran kenaikan harga BBM. Menurut dia, Jokowi telah mengambil waktu dan harga yang tidak tepat.

Jokowi mengumumkan mulai 18 November 2014 pukul 00.00 WIB, harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

"Apakah saat ini menaikkan BBM timing-nya tepat? Kan harga (minyak) lagi turun. Kemudian besarannya Rp 2000 itu juga, kenapa Rp 2000?" ujar Ketua DPP Partai Amanat Nasional ini.

Namun, Zulkifli mengapresiasi niat Jokowi yang ingin mengalihkan subsidi dari konsumtif ke produktif. Dengan begitu, subsidi yang diberikan negara tidak akan terbuang sia-sia.

"Tidak semua orang dapat subsidi, sehingga pengalihan subsidi penting. Itu kan dasarnya, alasannya. Menurut saya alasannya tepat," ujar Zulkifli.

Sebelumnya, dalam penjelasannya, Presiden mengatakan bahwa dari waktu ke waktu, bangsa Indonesia kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Meski demikian, bangsa Indonesia harus memilih dan mengambil keputusan.

Selama ini, kata Presiden, negara membutuhkan anggaran untuk sektor produktif, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggarannya tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM yang terus menggelembung setiap tahun.

Bagi masyarakat miskin, Presiden melanjutkan, pemerintah telah menyiapkan program perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. (Ihsanuddin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News