KONTAN.CO.ID - JAKARTA. MPR berencana akan menghadirkan pokok - pokok haluan negara (PPHN) lewat konvensi ketatanegaraan.

Pengamat Politik, Ujang Qomarudin mengkritik kebijakan yang diambil oleh MPR terkait dengan PPHN. Dalam hal ini Ujang menanyakan terkait urgensi penetapan PPHN.

"Para elit kita selalu bongkar pasang kebijakan. Ini kan soal konsensus ya, jadi seharusnya balik ditanyakan ke rakyat apakah rakyat mau dan apakah dibutuhkan, jadi urgensinya apa?," terang Ujang pada Kontan.co.id, Rabu (17/8).

Tanpa Biaya Admin dan Transparan, SPinjam Solusi “Jelas Tanpa Jebakan”

Ujang khawatir adanya PPHN nantinya akan memperumit jalannya pembangunan yang ada pada pemerintahan. Dia pun mengkhawatirkan adanya PPHN hanya untuk legasi pimpinan MPR.

Baca Juga: MPR Berencana Menghadirkan PPHN, Pengamat Tata Negara: Tak Diperlukan

Menurutnya saat ini Indonesia sudah cukup memiliki arah pembangunan. Kata dia, seharusnya para elit justru lebih memperhatikan bagaimana bangsa ini bebas dari korupsi.

"Jadi kalau minim korupsi ada tidak ada PPHN akan maju kok, justru kalau ada PPHN ini nanti ribet lagi," pungkasnya.

Lebih lanjut Ujang mengatakan Indonesia sudah cukup memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dilakukan oleh pimpinan negara.

Menurutnya, pada akhirnya tujuannya pun sama untuk visi misi bersama yaitu pembangunan Indonesia. "Jadi saya tidak tahu pola pikir elit, yang jelas tanya dulu ke rakyat ini diperlukan dan rakyatnya mau atau tidak," tegas Ujang.

Selanjutnya Ujang juga menyampaikan terkait dengan pernyataan MPR yang mengatakan jika PPHN disepakati capres dan cawapres ataupun calon kepala daerah tidak perlu menyiapkan visi - misi saat bertarung dalam pemilu.

Baca Juga: Pengamat sebut PPHN malah tambah jalur kepentingan partai

Menurutnya hal ini semakin membingungkan, kata dia bagaimana bisa nantinya kepala daerah dihubungkan dalam PPHN.

Dia menerangkan bahwa setiap daerah memiliki tantangan dan keunikan sendiri, maka seharusnya visi misi dan tujuan pembangunannya juga berbeda berdasarkan kreativitas masing masing kepada daerah.

"Oleh karenanya saya dari dulu sudah tidak setuju, ini seperti bongkar pasang," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News