JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan lampu hijau untuk pembangunan megaproyek Mass Rapid Transit (MRT). Jokowi menilai belum menerima jawaban yang memuaskan dari PT MRT Jakarta selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pelaksana proyek tersebut. "Penjelasan yang diberikan mengenai Return of Investment (ROI), pola pinjaman, produk penunjang yang harus dari Jepang. Banyak yang saya tanya, tapi belum clear karena banyak yang belum bisa dijawab," kata Jokowi di kantornya, Selasa (30/10). Menurut Jokowi, ia akan terus melaksanakan proyek MRT secara spartan dan ia ingin memulainya dengan mendengar penjelasan yang terang. Mantan walikota Solo ini menilai banyak hal yang mesti dipikirkan seperti dalam proyek MRT terutama ROI dan besaran penumpang. Pemprov menurutnya harus hati-hati karena PT MRT Jakarta adalah BUMD dan yang menanggung adalah Pemprov DKI jika proyek ini kolaps atau bermasalah ke depannya. Ia bilang pernah menemui 4 kasus di mana MRT dan monorel itu kolaps karena penumpangnya kurang dari yang ditargetkan, alhasil MRT diambil alih oleh negara dan menjadi beban. "Kami tak ingin itu terjadi," ujarnya. Jokowi bilang pihaknya ingin agar pinjaman proyek tetap dari Jepang tapi bisa menentukan sendiri produknya dari mana. "Mungkin kami bisa cari barang yang lebih kompetitif jadi harga tiketnya bisa lebih murah," tandasnya. Solusi ini dimungkinkan agar tiketnya tidak terlampau mahal, pasalnya jika harga tiketnya mahal maka pemerintah harus menyubsidi lagi dan jelas ini tak efisien. Jika hitungannya harga tiket mencapai Rp 38.000, Jokowi meragukan moda transportasi ini diminati. Mengenai adanya denda atau penalti oleh Japan Investment Cooperation Agency (JICA) apabila pembangunan tak dilakukan, Jokowi bilang tak masalah kena penalti daripada pembangunannya dipaksakan tapi tak maksimal. Tribudi Rahadjo, Direktur Utama PT MRT Jakarta mengatakan bahwa pihaknya memperoleh mandat dari Gubernur untuk mengevaluasi lagi. "Dievaluasi lagi terkait kemampuan operasional dan juga teknisnya," ungkap Tribudi. Selain itu, Perda sebelumnya yang menyatakan pemerintah menyubsidi MRT juga akan dievaluasi lagi. Ia bilang pihak MRT dan Gubernur belum sepaham soal proyek MRT ini dan mudah-mudahan bisa secepatnya diputuskan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa telah memberikan batas waktu kepada pihak MRT untuk melakukan evaluasi lagi sampai akhir tahun 2012 ini.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
MRT Jakarta belum dapat restu Jokowi
JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan lampu hijau untuk pembangunan megaproyek Mass Rapid Transit (MRT). Jokowi menilai belum menerima jawaban yang memuaskan dari PT MRT Jakarta selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pelaksana proyek tersebut. "Penjelasan yang diberikan mengenai Return of Investment (ROI), pola pinjaman, produk penunjang yang harus dari Jepang. Banyak yang saya tanya, tapi belum clear karena banyak yang belum bisa dijawab," kata Jokowi di kantornya, Selasa (30/10). Menurut Jokowi, ia akan terus melaksanakan proyek MRT secara spartan dan ia ingin memulainya dengan mendengar penjelasan yang terang. Mantan walikota Solo ini menilai banyak hal yang mesti dipikirkan seperti dalam proyek MRT terutama ROI dan besaran penumpang. Pemprov menurutnya harus hati-hati karena PT MRT Jakarta adalah BUMD dan yang menanggung adalah Pemprov DKI jika proyek ini kolaps atau bermasalah ke depannya. Ia bilang pernah menemui 4 kasus di mana MRT dan monorel itu kolaps karena penumpangnya kurang dari yang ditargetkan, alhasil MRT diambil alih oleh negara dan menjadi beban. "Kami tak ingin itu terjadi," ujarnya. Jokowi bilang pihaknya ingin agar pinjaman proyek tetap dari Jepang tapi bisa menentukan sendiri produknya dari mana. "Mungkin kami bisa cari barang yang lebih kompetitif jadi harga tiketnya bisa lebih murah," tandasnya. Solusi ini dimungkinkan agar tiketnya tidak terlampau mahal, pasalnya jika harga tiketnya mahal maka pemerintah harus menyubsidi lagi dan jelas ini tak efisien. Jika hitungannya harga tiket mencapai Rp 38.000, Jokowi meragukan moda transportasi ini diminati. Mengenai adanya denda atau penalti oleh Japan Investment Cooperation Agency (JICA) apabila pembangunan tak dilakukan, Jokowi bilang tak masalah kena penalti daripada pembangunannya dipaksakan tapi tak maksimal. Tribudi Rahadjo, Direktur Utama PT MRT Jakarta mengatakan bahwa pihaknya memperoleh mandat dari Gubernur untuk mengevaluasi lagi. "Dievaluasi lagi terkait kemampuan operasional dan juga teknisnya," ungkap Tribudi. Selain itu, Perda sebelumnya yang menyatakan pemerintah menyubsidi MRT juga akan dievaluasi lagi. Ia bilang pihak MRT dan Gubernur belum sepaham soal proyek MRT ini dan mudah-mudahan bisa secepatnya diputuskan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa telah memberikan batas waktu kepada pihak MRT untuk melakukan evaluasi lagi sampai akhir tahun 2012 ini.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
