KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengapresiasi upaya penataan transportasi umum oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan  Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, komitmen Pemprov Jateng dalam menata transportasi umum patut dicontoh oleh provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Dalam hal ini, ia menyoroti pengembangan bus sistem transit (BST) Trans Jateng yang dikembangkan oleh  Pemprov Jateng.

“Rencana pertengahan tahun 2021 akan dikembangkan koridor keenam, yakni rute Semarang-Gubug. Anggaran yang dikeluarkan tahun 2021 dari APBD Jawa Tengah sebesar Rp 96 miliar, termasuk rencana operasional rute Semarang-Gubug di pertengahan tahun 2021,” tutur Djoko dalam keterangan tertulis.

Pengembangan (BST) Trans Jateng di Provinsi Jawa Tengah telah dimulai sejak Juli 2017 lalu dengan pola beli layanan (buy the service). 

Baca Juga: Angkutan tol laut Pelni alami kenaikan 13% selama periode Nataru

Catatan saja, dalam RPJMD Provinsi Jateng 2018-2023, pemerintah menargetkan akan ada tujuh koridor Trans Jateng yang beroperasi.

Sampai akhir tahun 2020 lalu, sudah mencapai lima koridor Trans Jateng yang dikembangkan. Rute pertama dikembangkan adalah Semarang (Stasiun Tawang) – Terminal Bawen (Kab. Semarang) pada 17 Juli 2017.  Berikutnya menyusul pengembangan rute Purwokerto-Purbalingga dengan panjang 30 kilometer pada tahun 2018 dan rute Terminal Bahirekso (Kab. Kendal) - Terminal Mangkang (Semarang) di tahun 2019.

Sementara itu pada tahun 2020, Trans Jateng memiliki dua rute baru, yaitu koridor Stasiun Kutoarjo (Kab. Kebumen) – Purworejo – Terminal Borobudur (Kab. Magelang) untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, serta rute Terminal Tirtonadi (Surakarta) – Terminal Sumber Lawang (Kab. Sragen) untuk mendukung Batik Solo Trans (BST) di Kota Surakarta.

Menurut Djoko, komitmen politik kepala daerah sangat diperlukan dalam hal menata transportasi umum antar kota, antar kabupaten, maupun antar wilayah aglomerasi.

“Provinsi Jawa Tengah bisa menjadi patron bagi provinsi lain yang tidak memiliki APBD sebesar DKI Jakarta, namun memiliki komitmen politik yang kuat dalam menata transportasi umum,” ujar Djoko.

Selanjutnya: Selama pandemi, mobil dan motor bekas menjadi favorit masyarakat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi