Muhammad Yunus Ditunjuk Jadi Penasihat Utama Pemerintah Sementara Bangladesh



KONTAN.CO.ID - DHAKA. Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Muhammad Yunus ditunjuk sebagai penasihat utama pemerintah sementara Bangladesh pada hari Selasa, sehari setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri dan melarikan diri dari negara tersebut menyusul tindakan keras terhadap pemberontakan yang dipimpin mahasiswa.

Yunus diangkat oleh Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin setelah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin mahasiswa dan kepala tiga angkatan bersenjata, lapor media setempat pada Selasa malam, mengutip pernyataan dan pejabat dari kantor presiden.

Yunus, 84 tahun, dan Grameen Bank yang didirikannya, sebuah organisasi mikro kredit, memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006 atas usahanya mengangkat jutaan orang dari kemiskinan dengan memberikan pinjaman kecil di bawah US$ 100 kepada masyarakat miskin di pedesaan Bangladesh.


Baca Juga: Bangladesh Ada di Bawah Kendali Militer Pasca PM Hasina Melarikan Diri

Para pemimpin mahasiswa menginginkan Yunus sebagai penasihat utama pemerintah sementara, dan juru bicara Yunus mengatakan ia setuju. Saat ini Yunus berada di Paris untuk prosedur medis dan diharapkan segera kembali ke Dhaka.

Belum ada komentar langsung dari Yunus terkait penunjukan tersebut. Juga belum diketahui kapan pemerintah sementara akan mulai bertugas. Pada hari Selasa, Shahabuddin membubarkan parlemen, membuka jalan bagi pemerintah sementara dan pemilu baru.

Kantor presiden juga mengumumkan bahwa pemimpin oposisi Partai Nasionalis Bangladesh, Begum Khaleda Zia, mantan perdana menteri yang telah bertikai dengan Hasina selama beberapa dekade, telah dibebaskan dari tahanan rumah.

Para pengunjuk rasa mahasiswa mengancam akan mengadakan lebih banyak demonstrasi jika parlemen tidak dibubarkan.

Baca Juga: PM Bangladesh Sheikh Hasina Mengundurkan Diri dan Kabur dari Istana

Shahabuddin sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah sementara akan mengadakan pemilu segera setelah mengambil alih. Nahid Islam, seorang penyelenggara utama kampanye melawan Hasina, mengatakan dalam pesan video: "Pemerintah mana pun selain yang kami rekomendasikan tidak akan diterima."

Gerakan yang menjatuhkan Hasina bermula dari demonstrasi menentang kuota pekerjaan sektor publik untuk keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh tahun 1971, yang oleh para kritikus dianggap sebagai cara untuk memberikan pekerjaan kepada sekutu partai yang berkuasa.

Editor: Noverius Laoli