KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai saat ini belum juga mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) yang dijanjikan olleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahaladia. Sudah hampir satu tahun janji itu tidak kunjung terlaksana dan tidak ada komunikasi oleh Kementerian ESDM.

Padahal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan peluang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). 

Sebelumnya, pemberian IUP untuk ormas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. UU Minerba membuka akses IUP bagi ormas tidak hanya pada lahan bekas PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara), tetapi juga di luar wilayah tersebut.

Telkom Indonesia Cetak Laba Bersih 11 T, Bisnis Data dan IT Service Jadi Penopang

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengungkapkan, sampai saat (Kamis 17 Juli 2025) ini Muhammadiyah belum memegang IUP dari Menteri ESDM. "Kalau tidak ditepati janji, nanti kita minta di akherat, barang siapa berjanji wajib memenuhi janjinya," ungkap Anwar Abbas saat berkunjung ke ruang Podcash KontanTV, Minggu (20/7).

Abbas mengatakan, bahwa izin tambang tersebut harusnya diberikan ke Muhammadiyah. "Apaan, tidak jelas. Mana? sudah setahun yang lalu. Untuk Muhammadiyah bisa bersepakat ikut aturan pemerintah, perdebatan dan biayanya juga besar. Kampus melakukan kajian, kumpul di Jogya, ratusan juta kami habis sewa hotel," kata dia.

Ia mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak akan menanyakan soal kejelasan IUP tersebut. "Untuk apa nanyakan, capek gak keluar keluar IUPnya. Kalau orang yang akan kita tanya tidak mau ketemu sama kita, untuk apa ditanya. Untuk apa ditanya," ujar dia.

Abbas mengatakan, mungkin saja ada beberapa kendala tetapi harusnya dikomunikasikan dengan baik. "Saya itu salah satu yang mengurus tambang di Muhammadiyah. Jadi kalau belum, keluar bilang belum keluar. Jadi komunikasi lah," imbuh dia.

Ia mengatakan, pihaknya melihat bahwa pemerintah memiliki maksud baik tetapi dalam implementasi tidak dilakukan. Untuk itu, pihaknya menjelaskan kepada Muhammadiyah agar tidak ada multi tafsir. "Saya sudah ada PT dan dana untuk kelola tambang, kalau sudah dikasih kuncinya tidak dikasih, ya gak bisa jalan," terang dia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News