KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menekankan, pentingnya penguatan kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar pengelolaan dana haji dapat dilakukan secara lebih profesional dan terpisah dari penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut Amirsyah, pemisahan antara fungsi pengelolaan keuangan dan teknis penyelenggaraan haji merupakan langkah yang tepat untuk mencegah tumpang tindih kewenangan yang selama ini menjadi sumber permasalahan.

Baca Juga: BPKH dan MUI Luncurkan Buku Himpunan Fatwa Haji, Perkuat Literasi Jemaah

KKI 2025 Fasilitasi Business Matching UMKM Rp 224 Miliar

“Latar belakang pemisahan pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan haji memang sangat wajar. Dulu saat masih digabung, banyak sekali persoalan yang muncul. Jadi, pemisahan ini sudah tepat,” ujarnya melalui keterangan yang diterima Selasa (29/7/2025).

Amirsyah juga menyatakan bahwa penguatan kewenangan BPKH menjadi hal krusial agar lembaga tersebut dapat menjalankan mandatnya secara optimal.

Untuk itu, ia meminta dukungan dari DPR dan pemerintah.

“Kita ingin memperkuat kewenangan BPKH, tentu dengan dukungan DPR dan pemerintah, agar BPKH bisa menempati posisi yang kuat dalam ekosistem keuangan haji,” katanya.

Lebih jauh, MUI juga mendorong adanya pengawasan berbasis syariah dalam pengelolaan dana haji. Ia berharap, hal ini bisa diakomodasi dalam revisi Undang-Undang BPKH ke depan.

Baca Juga: Kinerja Emiten Sawit Haji Isam Naik di Semester I 2025, Simak Rekomendasi Sahamnya

“Kami telah mengusulkan adanya pengawasan syariah kepada DPR. Harapannya, norma ini dapat dimasukkan dalam revisi UU BPKH agar memperkuat ekosistem keuangan haji secara menyeluruh,” tambahnya.

Amirsyah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan haji harus dilakukan secara mandiri oleh badan tersendiri, tidak tercampur dengan pelaksanaan teknis ibadah haji.

Dengan begitu, BPKH perlu diperkuat baik secara kelembagaan maupun dari sisi regulasi dan dukungan politik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News