KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran dalam pemberian honorarium bagi pengelola keuangan di seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) mulai tahun anggaran 2026. 

Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan, langkah ini diperkirakan akan menghemat belanja negara hingga Rp 300 miliar.

"Kalau yang pasti honorarium pengelola keuangan kan kita efisienkan dengan mengubah struktur dari pemberian honorariumnya itu sekitar 38% atau Rp 300 miliar efisiensi yang bisa didapat dari penyesuaian standar biaya," ujar Lisbon dalam Media Briefing di Jakarta, Senin (2/6).

Puluhan Ribu Mitra Gojek-GoPay Raih Penghargaan, Ini Alasannya!

Baca Juga: Konsumsi Pemerintah Terkontraksi 1,35%, Efek Efisiensi Anggaran?

Efisiensi ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026. 

Dalam PMK tersebut, tercantum kebijakan penyederhanaan dan penurunan besaran satuan biaya untuk beberapa komponen honorarium, termasuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa, dan pengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan penurunan tertinggi tercatat mencapai 38%.

Baca Juga: Sri Mulyani: Efisiensi Anggaran Berlanjut ke APBN 2026

Menurut Lisbon, penyusunan standar biaya masukan (SBM) ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi dan sejumlah kementerian/lembaga terkait. 

Langkah ini diambil guna menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.

“Kebijakan SBM 2026 sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News