KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan bakal memiliki kewajiban baru dalam pengelolaan biaya tenaga kerja. Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pemerintah mewajibkan perusahaan menyiapkan dan menyetorkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, DCP disiapkan untuk memastikan pekerja tetap memperoleh hak pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Juga: Prabowo Singgung Ongkos Politik hingga Rp 100 Miliar, RUU Pemilu Disorot "2026 membawa satu pengaturan yang spektakuler baru, yaitu Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam Sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan di kanal YouTube NgoPi SIK, dikutip Senin (16/11/2026). Menurut Indah, kewajiban menyiapkan dana pesangon akan diperhitungkan sejak pekerja mulai dikontrak, termasuk pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dengan demikian, perusahaan perlu memperhitungkan kebutuhan dana tersebut sejak awal hubungan kerja. Dana yang disiapkan perusahaan nantinya disetorkan dan dititipkan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola DCP masing-masing perusahaan. "Jadi, uang (pesangon) itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon. Ini adalah bentuk wujud pelindungan yang sangat konkret jika terjadi PHK," kata Indah. Ia menjelaskan, mekanisme tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko pekerja tidak menerima pesangon ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya saat melakukan PHK.
Baca Juga: RUU Penyadapan Dibahas, Polri Tegaskan Kegiatan Intelijen Harus Berizin Tertulis "Jadi alasan PHK-nya saja susah, kalaupun PHK dana cadangan pesangonnya sudah ada," sambungnya. Kemnaker menargetkan mekanisme DCP mulai berlaku paling lambat pada 2027. Indah menyebut, UU Nomor 27 Tahun 2026 memberikan masa transisi maksimal satu tahun untuk mempersiapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut. "Lalu pertanyaannya kapan ini berlaku? Undang-undang mengatakan maksimal satu tahun transisi, jadi satu tahun lagi 2027 sudah ada nanti lembaga pengelola dana cadangan pesangon," ujarnya. Di sisi lain, pemerintah bersama DPR RI tengah membahas revisi UU Ketenagakerjaan. Kemnaker bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian UMKM sebelumnya telah menyerap aspirasi dari kalangan pekerja dan pengusaha untuk dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dokumen tersebut diserahkan kepada DPR RI pada 14 September 2026.
Baca Juga: Prabowo Bakal Gelontorkan Rp 100 Miliar ke Provinsi, Kabupaten dapat Rp 20 Miliar Meski demikian, pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan masih mendapat sorotan dari serikat pekerja. Kalangan buruh menilai sejumlah usulan mereka belum sepenuhnya terakomodasi. Mereka pun berencana menggelar aksi apabila RUU Ketenagakerjaan disahkan tanpa memasukkan aspirasi pekerja. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News