KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat yang hendak bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa sebagian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat kelas ekonomi akan ditanggung negara.

Kebijakan ini berlaku untuk pembelian tiket mulai 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026, dengan periode penerbangan antara 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026.

BTN dan Kabupaten Minahasa Utara Luncurkan DigiKab Powered by Balé

Baca Juga: Resmi! Pemerintah Beri Diskon PPN 6% Tiket Pesawat Selama Nataru

Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat serta menggerakkan kembali aktivitas ekonomi dan pariwisata nasional menjelang musim libur akhir tahun.

Dalam beleid yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 15 Oktober 2025 itu, dijelaskan bahwa tarif PPN untuk jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi tetap sebesar 11%.

Namun, pembayarannya dibagi dua, yakni 5% dibayar penumpang, dan 6% ditanggung pemerintah melalui skema Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP).

Artinya, masyarakat hanya perlu menanggung sebagian kecil dari pajak yang biasanya dikenakan penuh pada tiket pesawat.

Maskapai penerbangan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak atau dokumen tertentu (tiket), menyampaikan SPT Masa PPN, serta melaporkan rincian transaksi PPN DTP secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Baca Juga: Kemenhub Pangkas Biaya Bahan Bakar Jelang Libur Nataru, Harga Tiket Pesawat Turun?

Laporan tersebut harus diserahkan paling lambat 30 April 2026.

Apabila maskapai tidak memenuhi ketentuan pelaporan atau penjualan dilakukan di luar periode yang ditetapkan, maka PPN tidak akan ditanggung pemerintah dan tetap dikenakan sepenuhnya kepada penumpang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News