KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Guna mempercepat penyaluran Bantuan sosial (Bansos) selama pandemi, Kementerian Sosial (Kemensos) akan menggandeng perusahaan fintech. Selain fintech, pemerintah turut melibatkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

“Implementasi fintech itu akan secepatnya kami lakukan dan semoga bisa dilaunching pada 17 Agustus 2021," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini, Jumat (23/7). 

Sebelumnya, pemerintah telah menggandeng bank BUMN yang tergabung dalam Himbara dan Pos Indonesia. Namun itu semua tidak cukup. Seiring dengan perkembangan teknologi, keterlibatan pemain fintech semakin diperlukan. 

Menurut Risma, kehadiran fintech akan memudahkan pemerintah untuk penyaluran bansos kepada masyarakat. Selain itu, memudahkan pengawasan dan pengendalian dana yang akan disalurkan. 

Baca Juga: Salurkan bansos, Bank Syariah Indonesia perkuat outlet dan agen laku pandai di Aceh

Bahkan, melalui fintech, penyaluran bansos menjadi lebih akurat, efektif dan efisien. Sehingga menutupi kekurangan penyaluran bansos secara manual yang terkadang tidak tepat sasaran. 

“Jelas itu akan sangat berpengaruh tidak hanya untuk memudahkan pengendalian, kontrol dan pengawasan,” terangnya. 

Sayangnya, ia tidak mengungkapkan siapa saja fintech yang akan dilibatkan. 

Namun, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Saiful Islam menyebut, pemerintah tengah menjajaki kemungkinan kerja sama dengan LinkAja sebagai penyaluran bansos.

"Kerjasama dengan salah satu pemilik fasilitas, LinkAja misalnya dan tidak tertutup kemungkinan dengan fintech yang lainnya, maka akselerasi bantuan sosial ini bisa dilakukan," ujar Saiful.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Harian Aftech Pandu Patria Sjahrir mengungkapkan, mekanisme penyaluran bansos melalui fintech akan mirip dengan penyaluran dana Kartu Prakerja. 

Menurut Pandu, pemanfaatan platform fintech yang disinergikan dengan e-warung dapat membantu Kemensos untuk menyalurkan bantuan secara langsung dan tepat sasaran. Bahkan, fintech dapat melacak aktivitas penggunaan dana yang diberikan. 

"Tentunya, rencana ini masih perlu melalui beberapa proses lanjut. Namun, kami dari aftech berharap rencana dan niat baik ini dapat berjalan," tulis Pandu, dalam unggahan instagramnya. 

Oleh karena itu, Aftech bersinergi dengan para stakeholder lain untuk meningkatkan literasi serta inklusi keuangan digital di masyarakat. Salah satunya, dengan mendorong para anggota Aftech untuk memfasilitasi sektor produktif seperti para nelayan, petani dan UMKM di Indonesia. 

Selanjutnya: Semester I 2021, sebanyak Rp 5,43 triliun pinjaman P2P lending dari lender asing

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi