KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) akan memperluas insentif kebijakan likuiditas makroprudensial demi mempercepat penyaluran kredit di perbankan.

Mulai Januari 2025, Bank Indonesia (BI) bakal memfokuskan insentif tersebut untuk sektor-sektor yang masuk dalam sektor padat karya. Dalam hal ini, sektor-sektor yang bisa meningkatkan lapangan kerja hingga upah pekerja.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa insentif ini merupakan tahap ketiga. Di mana, pada tahap pertama insentif untuk yang terdampak pandemi Covid 2019 dan tahap selanjutnya fokus pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti hilirisasi.

Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Kredit Perbankan, BI Perluas Insentif Likuiditas Mulai Awal 2025

"Isinya sektor-sektornya yang besar dalam penyerapan temaga kerja itu, seperti  sektor perdagangan besar maupun apalagi eceran, pertanian, dan juga industri pengolahan yang padat karya," ujarnya.

Adapun, pemilihan sektor-sektor tersebut bukanlah tanpa sebab. Mengingat, pertumbuhan kredit di sektor-sektor tersebut memang sedang lesu, ambil contoh sektor perdagangan yang hanya tumbun 8% di September 2024.

Tonton: Bank Sentral Kompak Pangkas Bunga Demi Genjot Perekonomian

Perry menjelaskan bahwa pemberian insentif ini berupa pengurangan kewajiban rasio GWM yang dimiliki bank. Dengan catatan, insentif hanya diberikan untuk yang benar-benar menyalurkan kredit di sektor-sektor tersebut.

"Kenapa kita tidak mengurangi rasio GWM secara keseluruhan ya agar insentif itu diberikan pada bank-bank yang benar kerja," tambah Perry.

Baca Juga: Ini Sektor-Sektor Yang Bakal dapat Insentif Likuiditas dari BI Per Januari 2025

Sebagai informasi, hingga minggu kedua Oktober 2024, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp256,5 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp119 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp110,2 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp24,6 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp2,7 triliun.

Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu hilirisasi minerba dan pangan, UMKM, sektor otomotif, listrik, gas dan air.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi